Bahlil Ungkap Peran UMKM yang Jadi Penyelamat Saat Ibu Pertiwi Sakit

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pentingnya peran UMKM yang menjadi penyelamat ekonomi Indonesia saat krisis. Terang dia, dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda, pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia sejak 2020, termasuk Indonesia bergeser dari prediksi awal.

Dia menyebutkan, negara yang bisa keluar dari krisis Covid-19 adalah negara yang sigap dan juga melakukan kerjasama serta kolaborasi. Dalam konteks itu, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah 'gas dan rem'.

"Fokus kita adalah penyelesaian Covid-19, tapi ekonomi juga harus dijaga sebagai bagian dari sumber pendapatan negara kita. Dalam konteks UMKM, kita semua tahu bahwa 99,7% dari total unit usaha ada pada UMKM yang jumlahnya sekitar 54.217.000 lebih," ujar Bahlil dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Peluncuran Fasilitasi OSS NIB Bagi Pelaku Usaha di Tokopedia pada Selasa (28/9/2021).



Pada perspektif itu, UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional . Dari total 131 juta lapangan pekerjaan, 120 juta di antaranya adalah dari UMKM, bahkan, sambung dia, 60% pertumbuhan GDP berasal dari UMKM.

"Tidak hanya itu, kontribusi UMKM ketika ibu pertiwi 'sakit' di tahun 1998, di mana defisit ekonomi kita -13%, cadangan devisa kita USD17 miliar, dan inflasi kita 88%. Yang jadi benteng pertahanan ekonomi nasional kita adalah UMKM, dan hal serupa terjadi saat pandemi sekarang," ungkap Bahlil.

Dia mengatakan, bahwa memang situasi UMKM di tahun 1998 dan saat ini berbeda, karena sekarang baik pengusaha besar dan juga pelaku UMKM terdampak. Bahlil yakin, UMKM sebagai tulang punggung fondasi ekonomi nasional, pasti punya cara karena mereka berada pada pusat-pusat pedesaan, pusat-pusat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan di pusat-pusat ibukota.

"Kami selalu bekerja sama dengan pak Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yang memiliki kreativitas luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pak Teten yang sudah bersusah payah mencari solusi-solusi terbaik untuk menyelamatkan UMKM kita," ucap Bahlil.



Dalam konteks itu, UU Cipta Kerja di pasal 90 bagian UMKM, Kementerian Investasi dan KemenKop UKM selalu berkolaborasi untuk mencari solusi yang tepat dalam membangun aturan-aturan. Terkait perizinan UMK dan UMKM, yang saat ini sudah terbit sekitar 98% atau hampir sebanyak 90% ada pada UMKM.

"Khusus untuk UMK, ini hanya cukup dengan NIB. Kemudian SNI-nya pun sudah terjadi. Tidak perlu lagi kita memakai biaya A, biaya B untuk pengurusan izin. Sekarang sudah saatnya kita hadir bersama-sama mendorong UMKM," ungkapnya.

Kementerian Investasi mewajibkan setiap investasi masuk harus berkolaborasi dengan UMKM dan pengusaha daerah. Ini, sambung Bahlil, adalah bentuk afirmatif, keberpihakan negara untuk mendorong agar UMKM menjadi lebih besar atau naik kelas.

"Saya yakin dan percaya, sebagai mantan pengusaha yang bermula dari UMKM, jika UMKM kuat, maka Indonesia akan adil dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.