Wakil Ketua Komisi XI: Tertekan Pandemi, BPR Perlu Diselamatkan
loading...
Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 dalam 1,5 tahun terakhir memberikan tekanan luar biasa bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tak terkecuali bagi ribuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di pelosok tanah air. Sayangnya berbagai langkah penyelamatan pemerintah masih belum menyentuh penyelenggara layanan BPR.
“Kami meminta pemerintah memberikan perhatian bagi ribuan BPR yang terancam gulung tikar karena Pandemi Covid-19. Penyelamatan BPR salah satunya dengan memberikan stimulus dan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit seperti yang diterima layanan perbankan lainnya,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/9/2021).
(Baca juga:Kejari Bangka Barat Sita 2 Rumah Milik Mantan Kepala PT. BPRS Babel Cabang Muntok)
Dia menjelaskan BPR memiliki peran penting dalam memobilisasi dana masyarakat dan membiayai pelaku UMKM. Jauh sebelum bank umum memasuki segmen UMKM dan mengembangkan sistem keagenan (branchless banking), BPR sudah berada di ujung tombak dan berperan meningkatkan inklusi keuangan.
“Dalam perkembangannya BPR masih tetap tumbuh solid di tengah serbuan pinjaman online dan program kredit murah dari pemerintah. Kendati demikian saat pandemi Covid-19 selama satu setengah tahun terakhir ini membuat banyak pengelola BPR goyah,” katanya.
(Baca juga:Perkuat UMKM, Universal BPR Dapat Kucuran Dana Rp100 Miliar dari Bank Mayapada)
Fathan menegaskan industri BPR harus diselamatkan dan didukung perkembangannya agar bisa terus menjalankan perannya terhadap perekonomian baik dalam penyaluran kredit UMKM maupun penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai pemerintah mencari cara baru membiayai pengusaha UMKM, namun mengabaikan peran BPR hingga membuat mereka tersingkir.
“Kalau BPR bermasalah pastinya akan menimbulkan beban baru juga buat pemerintah. Jumlah BPR sekitar 1.600 buah dan jika satu BPR mempekerjakan 30-an pegawai, maka ada 50-an ribu orang yang bisa kehilangan pekerjaan jika BPR tidak mendapatkan dukungan,” tegasnya.
(Baca juga:Tumbuh 24,7% di 2020, Aset BPR Intidana Tembus Rp1 Triliun)
Politikus PKB ini menilai upaya menyelamatkan BPR salah satunya bisa dengan menjadikannya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan program bagi UMKM. Selain itu berbagai program pengembangan desa juga bisa menggunakan instrument BPR.
“Ada alokasi program bantuan UMKM dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sayangnya sampai bulan ini dana PEN untuk UMKM baru tersalurkan 43% tersalurkan, seharusnya sudah terealisasi 75%. Saran saya untuk mempercepat penyaluran bantuan UMKM pemerintah bisa mengandeng BPR,” katanya.
“Kami meminta pemerintah memberikan perhatian bagi ribuan BPR yang terancam gulung tikar karena Pandemi Covid-19. Penyelamatan BPR salah satunya dengan memberikan stimulus dan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit seperti yang diterima layanan perbankan lainnya,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/9/2021).
(Baca juga:Kejari Bangka Barat Sita 2 Rumah Milik Mantan Kepala PT. BPRS Babel Cabang Muntok)
Dia menjelaskan BPR memiliki peran penting dalam memobilisasi dana masyarakat dan membiayai pelaku UMKM. Jauh sebelum bank umum memasuki segmen UMKM dan mengembangkan sistem keagenan (branchless banking), BPR sudah berada di ujung tombak dan berperan meningkatkan inklusi keuangan.
“Dalam perkembangannya BPR masih tetap tumbuh solid di tengah serbuan pinjaman online dan program kredit murah dari pemerintah. Kendati demikian saat pandemi Covid-19 selama satu setengah tahun terakhir ini membuat banyak pengelola BPR goyah,” katanya.
(Baca juga:Perkuat UMKM, Universal BPR Dapat Kucuran Dana Rp100 Miliar dari Bank Mayapada)
Fathan menegaskan industri BPR harus diselamatkan dan didukung perkembangannya agar bisa terus menjalankan perannya terhadap perekonomian baik dalam penyaluran kredit UMKM maupun penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai pemerintah mencari cara baru membiayai pengusaha UMKM, namun mengabaikan peran BPR hingga membuat mereka tersingkir.
“Kalau BPR bermasalah pastinya akan menimbulkan beban baru juga buat pemerintah. Jumlah BPR sekitar 1.600 buah dan jika satu BPR mempekerjakan 30-an pegawai, maka ada 50-an ribu orang yang bisa kehilangan pekerjaan jika BPR tidak mendapatkan dukungan,” tegasnya.
(Baca juga:Tumbuh 24,7% di 2020, Aset BPR Intidana Tembus Rp1 Triliun)
Politikus PKB ini menilai upaya menyelamatkan BPR salah satunya bisa dengan menjadikannya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan program bagi UMKM. Selain itu berbagai program pengembangan desa juga bisa menggunakan instrument BPR.
“Ada alokasi program bantuan UMKM dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sayangnya sampai bulan ini dana PEN untuk UMKM baru tersalurkan 43% tersalurkan, seharusnya sudah terealisasi 75%. Saran saya untuk mempercepat penyaluran bantuan UMKM pemerintah bisa mengandeng BPR,” katanya.
Lihat Juga :
(dar)
