Terungkap! Selain Thomas Djiwandono, Ini Nama Dua Kandidat Deputi Gubernur BI
Rabu, 21 Januari 2026 - 14:43 WIB
loading...
Komisi XI DPR mengungkap nama 3 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang bakal menjalani fit and proper test pada Jumat, 23 Januari 2026 dan Senin, 26 Januari 2026. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tiga kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Jumat, 23 Januari 2026 dan Senin, 26 Januari 2026.
Tiga nama yang akan mengikuti proses tersebut yakni Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono , Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro, serta Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.
Baca Juga: Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyampaikan, bahwa jadwal pelaksanaan telah disepakati oleh jajaran pimpinan. Setelah seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan rampung, DPR akan melanjutkan dengan mekanisme pemungutan suara pada Senin, 26 Januari 2026.
Hasil pemilihan itu nantinya akan segera dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. “Agar bisa dibawa ke Paripurna pada Selasa, 27 Januari,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/1/2026).
Tiga nama yang akan mengikuti proses tersebut yakni Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono , Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro, serta Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.
Baca Juga: Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyampaikan, bahwa jadwal pelaksanaan telah disepakati oleh jajaran pimpinan. Setelah seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan rampung, DPR akan melanjutkan dengan mekanisme pemungutan suara pada Senin, 26 Januari 2026.
Hasil pemilihan itu nantinya akan segera dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR. “Agar bisa dibawa ke Paripurna pada Selasa, 27 Januari,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/1/2026).
Lihat Juga :
