Belva Mundur dari Stafsus Presiden, Ekonom: Bentuk Tanggung Jawab Milenial
Selasa, 21 April 2020 - 22:06 WIB
loading...
Ekonom Indef Bhima Yudhistira memberikan apresiasi atas pengunduran diri Belva Devara dari posisi staff khusus Presiden, yang menurutnya bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memberikan apresiasi atas pengunduran diri Belva Devara dari posisi staff khusus Presiden. Menurutnya apa yang dilakukan Belva sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional.
"Saya mengapresiasi mundurnya kawan Belva Devara dari posisi Staff Khusus Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan," ungkap Belva di Jakarta, Selasa(21/4/2020).
Namun, ia menyampaikan bahwa permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva. Pertama, terang dia masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah.
"Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/ BLT dibandingkan dengan pelatihan online," ungkap Bhima.
Untuk mencegah pemborosan anggaran, ia menyarankan sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid-19.
"Saya mengapresiasi mundurnya kawan Belva Devara dari posisi Staff Khusus Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan," ungkap Belva di Jakarta, Selasa(21/4/2020).
Namun, ia menyampaikan bahwa permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva. Pertama, terang dia masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah.
"Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/ BLT dibandingkan dengan pelatihan online," ungkap Bhima.
Untuk mencegah pemborosan anggaran, ia menyarankan sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid-19.
Lihat Juga :
