Kementan Kawal Produksi dan Ekspor Sarang Walet
loading...
A
A
A
(Baca juga:Pengusaha Sarang Burung Walet Wadul ke Gubernur Khofifah, Ada Apa?)
Besarnya potensi ekonomi SBW diakui oleh Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syam Arjayanti. Kendati begitu dia mengakui bahwa pengembangan SBW di DIY belum berlangsung intensif. Padahal bisa menjadi momentum bagi DIY untuk mengembangkan peluang baru ekspor.
Kasdi Subagyono menambahkan Kementan berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara baik (good governance) melalui penerapan sistem pengendalian kegiatan agar dapat mendukung peningkatan produktivitas dan ekspor SBW.
Dia mengharapkan kegiatan Workshop di Yogyakarta selama empat hari, 28 September hingga 2 Oktober mendatang akan menambah wawasan dan pengetahuan. Terutama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantan dan dinas terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengimplementasikan SPIP pada kegiatan peningkatan produksi dan ekspor SBW serta pendokumentasian bukti implementasinya di unit kerja Ditjen PKH dan Barantan.
“Hal itu mengacu pada amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, bahwa setiap pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,” kata Kasdi Subagyono.
Besarnya potensi ekonomi SBW diakui oleh Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Syam Arjayanti. Kendati begitu dia mengakui bahwa pengembangan SBW di DIY belum berlangsung intensif. Padahal bisa menjadi momentum bagi DIY untuk mengembangkan peluang baru ekspor.
Kasdi Subagyono menambahkan Kementan berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara baik (good governance) melalui penerapan sistem pengendalian kegiatan agar dapat mendukung peningkatan produktivitas dan ekspor SBW.
Dia mengharapkan kegiatan Workshop di Yogyakarta selama empat hari, 28 September hingga 2 Oktober mendatang akan menambah wawasan dan pengetahuan. Terutama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantan dan dinas terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengimplementasikan SPIP pada kegiatan peningkatan produksi dan ekspor SBW serta pendokumentasian bukti implementasinya di unit kerja Ditjen PKH dan Barantan.
“Hal itu mengacu pada amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, bahwa setiap pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,” kata Kasdi Subagyono.
(dar)
Explore More