Sektor Usaha Kehutanan Mulai Rebound di Kuartal III 2020
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 23:00 WIB
loading...
Sektor usaha kehutanan memberikan peran penting terhadap peningkatan ekonomi. FOTO/ILUSTRASI/ANTARA/ADENG BUSTOMI
A
A
A
JAKARTA - Sektor usaha kehutanan memberikan peran penting terhadap peningkatan ekonomi, meski turut terdampak pandemi. Sektor ini mampu memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja , baik pada sektor hulu dan sektor hilir kehutanan Indonesia.
"Tantangan terkini yaitu menjaga iklim usaha kehutanan agar tetap kondusif. Kinerja usaha kehutanan sejak Awal Triwulan 3 pada Bulan Juli 2020 secara perlahan telah mengalami rebound hingga akhir Tahun 2020," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono seperti dikutip dari pernyataan resmi, Sabtu (2/10/2021).
Baca Juga: Expo 2020 Dubai Dibuka, Mendag Lutfi Terima Curhatan Eksportir Selama 45 Menit
Hal ini tidak terlepas dari relaksasi kebijakan fiskal yang diterapkan. Selain itu, melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah juga telah memberikan kemudahan berinvestasi. Pemerintah memberikan kemudahan redesain usaha kehutanan guna mengoptimalkan sumber daya hutan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil dari inovasi Pemerintah dan dukungan Stakeholders Usaha Kehutanan atas tantangan pandemi mulai dirasakan pada Tahun 2021, dimana laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada kuartal II yang tercatat di BPS tumbuh positif sebesar 12,93%. Hal ini juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 sebesar 3,31% atau year on year sebesar 7,07%.
"Pencapaian pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021, tidak lepas dari kinerja Kementerian LHK, khususnya Ditjen PHL yang mampu meningkatkan kinerja usaha sektor kehutanan," ungkap Bambang.
Baca Juga: Expo 2020 Dubai Dibuka, Mendag Lutfi Terima Curhatan Eksportir Selama 45 Menit
Peningkatan tersebut antara lain produksi kayu bulat Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada Kuartal I dan II tahun 2021 sebesar 25.620.686 meter kubik atau meningkat 5,97% dibanding kuartal I dan II tahun 2020 sebesar 24.178.259 meter kubik. Produksi kayu olahan pada kuartal I dan II sebesar 23.285.433 meter kubik atau meningkat 2,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 22.733.857 meter kubik.
Produksi HHBK pada kuartal I dan II sebesar 192.269 ton atau meningkat sebesar 47,56% dibanding kuartal I dan II tahun 2020 sebesar 130.297 ton. Total nilai ekspor kuartal I dan II sekitar USD7,5 miliar atau meningkat 40,11% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar USD5,3 miliar.
Tantangan pembangunan kehutanan ke depan lainnya adalah dengan masuknya era digital. Saat ini terdapat pergeseran model bisnis dari era analog ke era digital. "Era digital yang dekat dengan Internet of Thing (IoT) menuntut adanya adaptasi oleh sektor usaha kehutanan, sehingga akan memudahkan proses bisnis bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan," kata Bambang.
Terkait hal ini, Pemerintah telah berupaya menyiapkan layanan terbaik kepada para mitra dan Stakeholder. Pemerintah melakukan penguatan regulasi, penyederhanaan proses perizinan dan membuka peluang usaha yang lebih luas.
Salah satu upaya untuk menjawab tantangan Disruption Era, Ditjen PHL meluncurkan sebuah dashboard yang akan berfungsi sebagai Cockpit Indikator pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan berkelanjutan. Direktur Jenderal PHL Agus Justianto menjelaskan dashboard ini merupakan output dari Sistem Informasi PHL.
"Dashboard menampung semua data dan informasi, mulai dari potensi hutan,rencana pengelolaan dan pemanfaatan, produksi dan peredaran hasil hutan, iuran kehutanan, penggunaan bahan baku oleh industri kehutanan, sampai devisa dan produk pada negara-negara tujuan ekspor," tutur Agus.
"Tantangan terkini yaitu menjaga iklim usaha kehutanan agar tetap kondusif. Kinerja usaha kehutanan sejak Awal Triwulan 3 pada Bulan Juli 2020 secara perlahan telah mengalami rebound hingga akhir Tahun 2020," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono seperti dikutip dari pernyataan resmi, Sabtu (2/10/2021).
Baca Juga: Expo 2020 Dubai Dibuka, Mendag Lutfi Terima Curhatan Eksportir Selama 45 Menit
Hal ini tidak terlepas dari relaksasi kebijakan fiskal yang diterapkan. Selain itu, melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah juga telah memberikan kemudahan berinvestasi. Pemerintah memberikan kemudahan redesain usaha kehutanan guna mengoptimalkan sumber daya hutan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil dari inovasi Pemerintah dan dukungan Stakeholders Usaha Kehutanan atas tantangan pandemi mulai dirasakan pada Tahun 2021, dimana laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada kuartal II yang tercatat di BPS tumbuh positif sebesar 12,93%. Hal ini juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 sebesar 3,31% atau year on year sebesar 7,07%.
"Pencapaian pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021, tidak lepas dari kinerja Kementerian LHK, khususnya Ditjen PHL yang mampu meningkatkan kinerja usaha sektor kehutanan," ungkap Bambang.
Baca Juga: Expo 2020 Dubai Dibuka, Mendag Lutfi Terima Curhatan Eksportir Selama 45 Menit
Peningkatan tersebut antara lain produksi kayu bulat Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada Kuartal I dan II tahun 2021 sebesar 25.620.686 meter kubik atau meningkat 5,97% dibanding kuartal I dan II tahun 2020 sebesar 24.178.259 meter kubik. Produksi kayu olahan pada kuartal I dan II sebesar 23.285.433 meter kubik atau meningkat 2,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 22.733.857 meter kubik.
Produksi HHBK pada kuartal I dan II sebesar 192.269 ton atau meningkat sebesar 47,56% dibanding kuartal I dan II tahun 2020 sebesar 130.297 ton. Total nilai ekspor kuartal I dan II sekitar USD7,5 miliar atau meningkat 40,11% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar USD5,3 miliar.
Tantangan pembangunan kehutanan ke depan lainnya adalah dengan masuknya era digital. Saat ini terdapat pergeseran model bisnis dari era analog ke era digital. "Era digital yang dekat dengan Internet of Thing (IoT) menuntut adanya adaptasi oleh sektor usaha kehutanan, sehingga akan memudahkan proses bisnis bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan," kata Bambang.
Terkait hal ini, Pemerintah telah berupaya menyiapkan layanan terbaik kepada para mitra dan Stakeholder. Pemerintah melakukan penguatan regulasi, penyederhanaan proses perizinan dan membuka peluang usaha yang lebih luas.
Salah satu upaya untuk menjawab tantangan Disruption Era, Ditjen PHL meluncurkan sebuah dashboard yang akan berfungsi sebagai Cockpit Indikator pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan berkelanjutan. Direktur Jenderal PHL Agus Justianto menjelaskan dashboard ini merupakan output dari Sistem Informasi PHL.
"Dashboard menampung semua data dan informasi, mulai dari potensi hutan,rencana pengelolaan dan pemanfaatan, produksi dan peredaran hasil hutan, iuran kehutanan, penggunaan bahan baku oleh industri kehutanan, sampai devisa dan produk pada negara-negara tujuan ekspor," tutur Agus.
(nng)
Lihat Juga :
