Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI
Minggu, 31 Mei 2026 - 20:34 WIB
loading...
Pakar hukum Mahfud MD optimistis, DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional, dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) , mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pakar hukum Mahfud MD optimistis, DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun.
Menurut Mahfud MD, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama. "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," kata dalam keterangannya dikutip, Minggu (31/5/2026).
Salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor Bea Cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.
Baca Juga: BUMN Ekspor Berpotensi Memicu Larinya Modal Asing, Berikut Alasannya
"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pembentukan PT DSI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai USD343 miliar selama 22 tahun terakhir.
Baca Juga: DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA
Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.
Menurut Mahfud MD, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama. "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," kata dalam keterangannya dikutip, Minggu (31/5/2026).
Salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor Bea Cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.
Baca Juga: BUMN Ekspor Berpotensi Memicu Larinya Modal Asing, Berikut Alasannya
"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pembentukan PT DSI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai USD343 miliar selama 22 tahun terakhir.
Baca Juga: DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA
Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.
Lihat Juga :
