Luar Biasa, Produk Sertifikat Tanah Melonjak Capai 10 Juta per Tahun
Jum'at, 08 Oktober 2021 - 14:07 WIB
loading...
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Dwi Budi. Foto/MPI/Azhfar Muhammad
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan sertifikasi tanah sesuai arahan presiden Joko Widodo (Jokowi) .
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Dwi Budi mengungkapkan, produk sertifikat atau sertifikat tanah meningkat signifikan hingga mencapai 10 juta per tahun.
“Sejak presiden tahun 2016 mencanangkan itu, yang tadinya produk sertifikat tak mencapai 1 juta per tahun, sekarang sudah 10 juta per tahun. Ini sangat luar biasa,” kata Dwi saat Rapat monitoring dan evaluasi progres sertifikasi aset tanah PT PLN (Persero), Jumat (8/10/2021).
Baca juga: 46 Persen Aset Tanah PLN di Jawa-Bali Sudah Bersertifikat
Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan terima kasih kepada pihak PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelaku pertanahan yang membantu untuk melakukan progres sertifikasi aset tanah milik PLN di berbagai daerah khususnya DKI Jakarta. “Saya laporkan khusus untuk PLN dan kita akan teruskan dengan instansi yang lain. Dari 300-an yang didaftar ternyata baru 60-an,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Dwi Budi mengungkapkan, produk sertifikat atau sertifikat tanah meningkat signifikan hingga mencapai 10 juta per tahun.
“Sejak presiden tahun 2016 mencanangkan itu, yang tadinya produk sertifikat tak mencapai 1 juta per tahun, sekarang sudah 10 juta per tahun. Ini sangat luar biasa,” kata Dwi saat Rapat monitoring dan evaluasi progres sertifikasi aset tanah PT PLN (Persero), Jumat (8/10/2021).
Baca juga: 46 Persen Aset Tanah PLN di Jawa-Bali Sudah Bersertifikat
Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan terima kasih kepada pihak PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelaku pertanahan yang membantu untuk melakukan progres sertifikasi aset tanah milik PLN di berbagai daerah khususnya DKI Jakarta. “Saya laporkan khusus untuk PLN dan kita akan teruskan dengan instansi yang lain. Dari 300-an yang didaftar ternyata baru 60-an,” ungkapnya.
Lihat Juga :
