Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Tim Erick Thohir: Tak Ada Potensi Korupsi
Senin, 11 Oktober 2021 - 10:30 WIB
loading...
Terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), namun tim Menteri BUMN Erick Thohir memastikan tidak ada potensi korupsi atau penyelewengan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN memastikan tidak ada potensi korupsi atau penyelewengan dalam kasus pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Tercatat, cost overrun KCJB mencapai USD3,8 miliar-USD4,9 miliar atau setara Rp54 Triliun-Rp69 Triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang juga merupakan konsorsium Indonesia dalam struktur Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), tidak mengakomodir tindakan melanggar hukum tersebut.
"Gak ada namanya kelebihan anggaran ataupun akibat ini kita jaga, tidak ada potensi-potensi apapun di sana. Tidak ada potensi korupsi, potensi penyelewengan, tidak akan kita akomodir," ujar Arya kepada wartawan, dikutip Senin (11/10/2021).
Baca Juga: Pakai Duit Negara, Anggaran Proyek Kereta Cepat Diaudit
Kementerian BUMN pun telah meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempercepat audit anggaran KCJB. Audit BPKP akan selesai pada Desember 2021.
Hasil penelusuran lembaga auditor internal negara pun menjadi penentu berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mega proyek di sektor transportasi tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang juga merupakan konsorsium Indonesia dalam struktur Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), tidak mengakomodir tindakan melanggar hukum tersebut.
"Gak ada namanya kelebihan anggaran ataupun akibat ini kita jaga, tidak ada potensi-potensi apapun di sana. Tidak ada potensi korupsi, potensi penyelewengan, tidak akan kita akomodir," ujar Arya kepada wartawan, dikutip Senin (11/10/2021).
Baca Juga: Pakai Duit Negara, Anggaran Proyek Kereta Cepat Diaudit
Kementerian BUMN pun telah meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempercepat audit anggaran KCJB. Audit BPKP akan selesai pada Desember 2021.
Hasil penelusuran lembaga auditor internal negara pun menjadi penentu berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mega proyek di sektor transportasi tersebut.
Lihat Juga :
