Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Barang Milik Negara Diambil Siapa?
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 15:52 WIB
loading...
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur memasuki babak baru setelah Pemerintah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur memasuki babak baru setelah Pemerintah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ( RUU IKN ) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada beberapa pekan lalu.
RUU IKN antara lain mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan pembiayannya.
“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," dalam Pasal 3 RUU IKN, dikutip Jumat (15/10/2021).
Baca Juga: Jangan Salah, Pemindahan Ibu Kota Baru Butuh 20 Tahun
Sementara, dalam rangka pemindahan ke IKN ini, maka Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran yang selama ini digunakan oleh Kementerian atau Lembaga akan dialihkan pengelolaannya. Pengalihan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
RUU IKN antara lain mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan pembiayannya.
“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada Semester I-2024 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," dalam Pasal 3 RUU IKN, dikutip Jumat (15/10/2021).
Baca Juga: Jangan Salah, Pemindahan Ibu Kota Baru Butuh 20 Tahun
Sementara, dalam rangka pemindahan ke IKN ini, maka Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran yang selama ini digunakan oleh Kementerian atau Lembaga akan dialihkan pengelolaannya. Pengalihan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Lihat Juga :
