Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Barang Milik Negara Diambil Siapa?

"Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara," tulis pasal 27 ayat 1 draf RUU tersebut.

Untuk pengelolaannya, Menteri Keuangan (Menkeu) bisa melakukan dua mekanisme yakni pemindahtanganan dan pemanfaatan. Baca Juga: DPR Terima Surpres Ibu Kota Negara

Selanjutnya, semua aset yang ada di IKN seperti tanah dan gedung yang saat ini dalam proses pembangunan akan masuk sebagai BMN dan bisa digunakan oleh otorita IKN. Sebab, seluruh barang yang dibutuhkan oleh otorita IKN disediakan melalui APBN.

Adapun Pemindahtanganan BMN dengan nilai sampai dengan Rp 100 miliar itu dibutuhkan persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lalu untuk BMN dengan nilai di atas Rp 10 miliar harus dengan persetujuan Presiden.

Kemudian, dalam rangka pemanfaatan juga dilakukan dengan sistem yang sama yakni diberikan kepada badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara dan juga tender.