Kinerja APBN di Sulsel Triwulan III: Realisasi Pendapatan Tumbuh, Belanja Turun

MAKASSAR - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sulawesi Selatan pada triwulan ketiga 2021 di GKN II, Jumat (15/10).

Hingga triwulan ketiga, tercatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp8,53 triliun dari target Rp13,18 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 8,78% dari periode yang sama tahun sebelumnya.



Kepala Kantor Wilayah Direktor Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan ( Kanwil DJPb Sulsel ), Syaiful mengungkapkan tumbuhnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh penerimaan dari sektor pajak dalam negeri yang meningkat 8,83% dan penerimaan dari pajak perdagangan internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar) yang meningkat 150,96%.

Realisasi penerimaan sektor pajak dalam negeri mencapai Rp6,69 triliun, dan realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional senilai Rp311,76 triliun," urai Syaiful.

Tidak hanya itu, pertumbuhan yang positif terhadap pendapatan negara juga dipengaruhi oleh kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Di mana pada triwulan ketiga ini, jumlah SPT yang masuk sejumlah 701.995 SPT dari target 761.152 atau tumbuh positif 3,41%.

"Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi ," kata Syaiful.

Dari sektor bea dan cukai telah dilakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai total BHP sebanyak 8.723.680 batang rokok dengan perkiraan nilai barang Rp9,03 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Selain pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai, juga terdapat pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp1,52 triliun (92,17% dari target). PNBP terdiri dari pendapatan BLU sebesar Rp945,89 miliar dan PNBP lainnya 579,21 miliar.

"Salah satu unsur PNBP lainnya berupa, PNBP lelang yang mencapai Rp32,30 miliar. Kontribusi pelayanan lelang di wilayah Sulawesi Selatan selain PNBP lelang, juga berupa pokok lelang senilai Rp1,66 triliun, BPHTB sebesar Rp5,85 miliar dan PPh sebesar Rp3,21 miliar," jelas Syaiful.



Berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan, realisasi belanja triwulan ketiga justru turun sebesar 6,11 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Diketahui, agregat realisasi Belanja Negara sebesar Rp34,74 triliun dari pagu Rp50,37 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Syaiful menguraikan, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp12,98 triliun dari pagu Rp19,84 triliun. Tingkat penyerapan pagu anggaran paling tinggi pada jenis Belanja Pegawai dan Belanja Bansos, masing-masing terserap 75,30 persen dan 62,09 persen. Dan pagu Belanja Modal yang sebesar Rp3,67 triliun telah terealisiasi Rp2,02 triliun atau setara 55,07 persen. Sementara untuk realisasi Belanja TKDD sudah mencapai Rp21,76 triliun atau 71,26 persen dari pagu Rp30,53 triliun.

"Mengingat besarnya kontribusi TKDD dalam mendanai aktivitas pembangunan di Sulawesi Selatan, pemerintah pusat melalui Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kelancaran penyalurannya," sebut Syaiful.

Selanjutnya, anggaran DAK Fisik Sulawesi Selatan tersalur Rp1,17 triliun dari pagu Rp3,59 triliun. Namun demikian, melalui pantauan dari aplikasi OMSPAN kontrak senilai Rp3,34 triliun (93% dari pagu) telah terdaftar dan akan disalurkan secara bertahap melalui sembilan KPPN di wilayah Sulawesi Selatan.

Dana tersebut terdiri dari berbagai pembangunan fisik yang tersebar pada 14 bidang, di antaranya Bidang Jalan, Irigasi, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, dan Bidang Industri Kecil Menengah.

Dibandingkan kinerja penyaluran DAK Fisik, Kinerja realisasi Dana Desa lebih progresif dengan tingkat penyaluran Rp1,73 triliun atau 73,03 persen dari pagu. Penyaluran tersebut terdiri dari Dana Desa reguler sebesar Rp1,07 triliun, earmarked 8 persen untuk penanganan Covid-19 di desa sebesar Rp126,76 miliar, dan BLT DD sebesar Rp535,67 miliar. Sedangkan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan kepada 9.096 unit sekolah dengan total nilai penyaluran Rp1,28 triliun.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel juga merilis rincianya anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang telah disalurkan di Sulsel, yaitu mencapai Rp16,48 triliun. Nilai tersebut sudah termasuk dengan penempatan dana di BPD Sulselbar sebesar Rp1 triliun untuk Program Penanggulangan Covid-19 dan PEN yang dikelompokkan menjadi empat klaster.

"Realisasi terbesar pada Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi, yaitu mencapai Rp11,26 triliun. Realisasi tertinggi kedua adalah klaster Perlindungan Sosial yang telah terealisasi Rp3,92 triliun dalam bentuk PKH, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Pra Kerja, BLT Desa, dan bantuan kuota internet," ungkap Syaiful.



Menurut dia, upaya pemerintah dalam menanggulangi penambahan jumlah pengangguran dilaksanakan dalam bentuk Padat Karya di beberapa Kementerian yang tergabung dalam Klaster Program Prioritas. Jumlah anggaran yang telah terealisasi di klaster Program Prioritas mencapai Rp992,82 miliar. Sedangkan di klaster Kesehatan, penyaluran mencapai Rp930,41 miliar berupa klaim Covid-19 dari 101 RS, iuran JKN, dan penanganan Covid-19 pada DIPA Satker.

Sedangkan, dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi). Sampai dengan bulan September 2021 KUR yang telah disalurkan sebanyak Rp10,69 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 312.325.

"Jika dibandingkan tahun 2020, penyaluran KUR tumbuh 46,48% sedangkan debitur mengalami peningkatan 26,89%. Sementara itu penyaluran UMi telah mencapai Rp136,47 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 36.323. Penyaluran UMi mengalami penurunan sebanyak 27,59% dibanding penyaluran tahun 2020," ujarnya.

Selanjutnya, di sektor perpajakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor-sektor terdampak pandemi Covid-19, Syaiful memybutkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya pemberian insentif pajak.

Tak hanya itu, lanjut Syaiful, sebagai dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM, pemerintah juga meluncurkan Program Keringanan Utang dalam upaya memulihkan ekonomi nasional untuk meredakan beban debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah.

Diketahui, Program Keringanan Utang ditujukan kepada para pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah.

Sebanyak 1.832 BKPN senilai total Rp42,45 miliar dan 1.060 surat pemberitahuan kepada debitur telah direalisasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.



Penerima crash program keringanan utang di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat antara lain 950 mahasiswa dengan nilai utang total Rp2,50 miliar, 454 Pasien RS dengan nilai utang total Rp7,99 miliar, 149 UKM dengan nilai utang total Rp7,34 miliar dan 69 Koperasi dengan nilai utang total Rp15,95 miliar. Capaian Program Keringanan Utang dengan jumlah persetujuan crash program yang ditetapkan sebanyak 67 persetujuan dan nilai total Rp6,41 miliar.

"Kanwil DJPb Sulsel dalam rangka dukungan pelaksanaan program PEN, mengupayakan optimalisasi penerimaan dan mendorong pertumbuhan ekspor daerah serta pemberdayaan UKM, pelaksanaan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Soppeng, penerapan Nasional Logistik Ekosistem untuk menurunkan logistic cost dan meningkatkan layanan publik melalui janji layanan serta pembentukan WBBM," pungkas Syaiful.