Lima Arahan Jokowi Soal Pemulihan Ekonomi
Rabu, 03 Juni 2020 - 13:25 WIB
loading...
A
A
A
"Sektor padat karya harus menjadi perhatian. Karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga guncangan sektor ini berdampak pada pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," ujar Jokowi.
Ketiga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghimbau agar konsep berbagi beban sharing painharus menjadi acuan bersama antara Pemerintah , BI , OJK, dan Perbankan. Kemudian, Ia meminta supaya pelaku usaha juga harus betul-betul bersedia memikul beban gotong royong secara proprosional.
Keempat, Jokowi mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mencegah risiko terjadinya korupsi. Dalam hal ini Presiden meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP sedari awal dilibatkan untuk melakukan pendampingan.
"Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untel memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," tegas Jokowi.
Kelima, seluruh program pemulihan ekonomi telah berdampak pada kenaikan belanja negara yang pada akhirnya berimplikasi kepada kenaikan defisit APBN. “Saya tekankan perubahan postur APBN dilakukan hati-hati dan transparan agar APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan akuntabel,” tutupnya.
Ketiga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghimbau agar konsep berbagi beban sharing painharus menjadi acuan bersama antara Pemerintah , BI , OJK, dan Perbankan. Kemudian, Ia meminta supaya pelaku usaha juga harus betul-betul bersedia memikul beban gotong royong secara proprosional.
Keempat, Jokowi mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mencegah risiko terjadinya korupsi. Dalam hal ini Presiden meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP sedari awal dilibatkan untuk melakukan pendampingan.
"Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untel memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," tegas Jokowi.
Kelima, seluruh program pemulihan ekonomi telah berdampak pada kenaikan belanja negara yang pada akhirnya berimplikasi kepada kenaikan defisit APBN. “Saya tekankan perubahan postur APBN dilakukan hati-hati dan transparan agar APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan akuntabel,” tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
