APBN Danai Kereta Cepat, Pengamat Sebut Tak Berhenti di Konstruksi
Senin, 18 Oktober 2021 - 11:45 WIB
loading...
A
A
A
Padahal, hitungan awal capital expenditure (capex) KCJB berada di angka USD6,07 miliar. Jumlah itu terdiri dari EPC USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC.
Menurut Agus, dengan nilai cost overrun yang bombastis itu, maka penggunaan APBN dalam skema penyertaan modal negara (PMN) kepada KAI pun akan sangat besar. Mustahil, kata dia, jika kas negara hanya digelontorkan pada tahap konstruksi kereta saja. Sebab, tidak akan menolong kelanjutan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
"(Kalau hanya untuk konstruksi) Gak bakal menolong kalau menurut saya. Kecuali digelontorkan banyak uang, belum beroperasi, belum perawatan, ini masih membangun. Nanti operasinya mau menambah berapa lagi," ujar Agus saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2021).
Sementara, kebutuhan biaya konstruksi diprediksi mencapai Rp120 triliun. Belum termasuk perkiraan pembengkakan yang saat ini tengah diaudit BPKP. Untuk memfinalisasi dan menyukseskan proyek di sektor transportasi itu, pemerintah akan tetap menggunakan APBN sebagai alternatif.
Indikator kedua adalah tidak ekonomis atau menguntungkan. Agus menilai pendapatan dari okupansi penumpang dan biaya operasional dan perawatan kereta tidak seimbang. Biaya operasional kereta per tahun diperkirakan mencapai Rp5 triliun - Rp10 triliun.
Menurut Agus, dengan nilai cost overrun yang bombastis itu, maka penggunaan APBN dalam skema penyertaan modal negara (PMN) kepada KAI pun akan sangat besar. Mustahil, kata dia, jika kas negara hanya digelontorkan pada tahap konstruksi kereta saja. Sebab, tidak akan menolong kelanjutan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
"(Kalau hanya untuk konstruksi) Gak bakal menolong kalau menurut saya. Kecuali digelontorkan banyak uang, belum beroperasi, belum perawatan, ini masih membangun. Nanti operasinya mau menambah berapa lagi," ujar Agus saat dikonfirmasi, Senin (18/10/2021).
Sementara, kebutuhan biaya konstruksi diprediksi mencapai Rp120 triliun. Belum termasuk perkiraan pembengkakan yang saat ini tengah diaudit BPKP. Untuk memfinalisasi dan menyukseskan proyek di sektor transportasi itu, pemerintah akan tetap menggunakan APBN sebagai alternatif.
Indikator kedua adalah tidak ekonomis atau menguntungkan. Agus menilai pendapatan dari okupansi penumpang dan biaya operasional dan perawatan kereta tidak seimbang. Biaya operasional kereta per tahun diperkirakan mencapai Rp5 triliun - Rp10 triliun.
Lihat Juga :
