APBN Tambal Biaya Kereta Cepat, Pengamat Sarankan Skema Ini Biar Survive

JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini boleh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menerangkan, hal itu menurutnya cukup wajar karena proyek kereta cepat termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penggunaan instrumen APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan penyelesaian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai target yakni pada 2022. Adapun, pemanfaatan APBN dalam kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku lead konsorsium.



Toto Pranoto mengatakan, keputusan pemerintah menggunakan APBN dalam pendanaan proyek ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung tepat waktu. "Ini supaya pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu pada tahun 2022," kata dia saat dihubungi, Senin (18/10/2021).

Menurutnya, kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.

"Ini proyek infrastruktur sehingga investasi bersifat jangka panjang," imbuhnya.

Kata Toto, PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project jalan sesuai jadwal. Saat ini progress proyek kereta cepat sudah mencapai 79%.

“Karena itu perlu ada langkah rescue jangka pendek dengan PMN supaya progress project jalan sesuai jadwal. Mestinya di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan,” katanya.

Langkah berikutnya, kata dia, adalah skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa survive dan growing. “Caranya optimalisasi pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga revenue dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang,” ujar dia.

Sementara itu, alasan pandemi Covid-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal. Pasalnya, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur.