Pertumbuhan Ekonomi dan Pandemi Terkendali, Airlangga: Bukti Kebijakan Pemerintah Tepat

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengurai, sejumlah data terkini terkait penurunan angka kasus dan penularan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional . Pandemi Covid-19 secara umum sudah melandai, bahkan Indonesia segera memasuki fase endemi.

Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga berjalan sebagaimana diharapkan. Aktivitas sudah berangsur pulih meski belum 100%, namun Airlangga menekankan intinya momentum ini harus dijaga bersama.

“Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan pandemi Covid-19 yang terkendali menjadi bukti tepatnya kebijakan dan program pemerintah,” ucap Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Jakarta, Kamis (21/10/2021).



Terkait program pemulihan ekonomi nasional, dapat dijabarkan bahwa per 15 Oktober 2021 anggaran PEN telah terealisasi sebesar Rp428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp744,77 triliun.Realisasi ini meliputi bidang kesehatan Rp115,84 triliun setara 53,9% dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat penggunaan terhadap rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.

Kemudian biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien, insentif bagi 1,26 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 466 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 34,71 juta orang. Untuk perlindungan sosial terealisasi Rp122,47 triliun atau 65,6% dari pagu Rp186,64 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, Kartu Sembako bagi 17,2 juta KPM, BST bagi 9,9 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,62 juta KPM.

Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,91 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 36,1 juta penerima, bantuan UKT bagi 120,9 ribu siswa, subsidi listrik bagi 60,19 juta penerima, BSU bagi 6,65 juta pekerja, bantuan beras bagi 28,8 juta KPM, sembako PPKM bagi 2,39 juta KPM.

Untuk dukungan UMKM dan koperasi terealisasi Rp62,6 triliun atau 38,5% dari pagu Rp162,4 triliun meliputi BPUM bagi 12,71 juta usaha, IJP bagi 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp439,74 triliun bagi 5,42 juta debitur.

Kemudian, subsidi bunga KUR bagi 5,61 juta debitur dan Non KUR bagi 7,2 juta debitur, PMN bagi Hutama Karya, Pelindo III dan KIW Rp8,39 triliun serta bantuan PKL kepada 311,77 ribu usaha. Untuk program prioritas terealisasi Rp67 triliun atau 56,8 persen dari pagu Rp117,94 triliun meliputi padat karya K/L bagi 1,23 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI.

Sedangkan insentif usaha terealisasi Rp60,31 triliun atau 96% dari pagu Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 81.890 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.490 WP, pengurangan angsuran PPh 25 bagi 57.529 WP.

Kemudian, pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.419 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 768 penjual, PPnBM mobil untuk enam penjual serta Bea Masuk DTP atas nilai impor Rp2,28 triliun.

Menyampaikan refleksinya terkait kinerja dua tahun pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih jauh menuturkan bahwa penguatan pengendalian pandemi berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07% (yoy) pada kuartal II-2021.

Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan upaya pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Airlangga Hartarto tidak ketinggalan juga mengingatkan, kembali tentang visi dari Kabinet Indonesia Maju yang berjalan sejak Oktober 2019, di mana telah menetapkan dan menjalankan program prioritas yang meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Menurut Ketum Partai Golkar ini, konsumsi pemerintah terus memegang peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama pandemi, termasuk di kuartal II-2021. Alhasil, upaya ini dapat mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pulihnya permintaan domestik, lanjut dia, juga telah mendorong perbaikan aktivitas produksi sehingga membuat seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif pada kuartal II-2021. Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan mencerminkan aktivitas ekonomi sudah mulai bangkit kembali.

“Daya beli masyarakat yang terjaga selama pandemi dapat terwujud, karena inflasi yang stabil di level rendah," papar Menko Airlangga.

Upaya pengendalian inflasi yang melibatkan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait berhasil menjaga inflasi di level 1,68% (yoy) pada 2020. Hingga September 2021, inflasi juga masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60% (yoy). Terkait investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), kata Airlangga, juga mengalami kenaikan.

“PMDN dan PMA semester I-2021 masing-masing bisa naik 3,5% dan 16,8%. Ini tentu akibat transformasi perekonomian melalui Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar dia.



Menjelang akhir kuartal-2021, lanjut dia, berbagai leading indikator menunjukkan prospek yang baik. Dampak lonjakan kasus varian delta berhasil dimitigasi, sehingga aktivitas ekonomi kembali menguat yang tercermin dari Indeks PMI Manufaktur Indonesia yang kembali di level ekspansif dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga kembali meningkat di September 2021.

Dari sisi kemiskinan dan pengangguran yang sempat meningkat akibat Covid-19 juga telah berhasil diturunkan. Angka kemiskinan menurun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021. Adapun, angka pengangguran turun dari 9,77 juta orang atau 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 8,75 juta orang atau 6,26% pada Februari 2021.

Airlangga Hartarto menambahkan, peningkatan harga komoditas dan pemulihan permintaan global turut mendorong komponen ekspor dan impor untuk tumbuh signifikan. "Ini membuat kinerja neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 17 bulan berturut-turut,” tutur Ketua KPCPEN.

Defisit transaksi berjalan pada 2020 dan semester I-2021 berhasil dijaga di level rendah, yakni di bawah 1% PDB. Selain itu, neraca pembayaran Indonesia juga berhasil mempertahankan surplusnya pada 2020 meskipun dilanda pandemi Covid-19. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap ketahanan sektor eksternal Indonesia.