Luncurkan Cangkul Merah Putih SNI, Teten: Kualitas Bisa Diadu dengan Produk Impor
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 18:43 WIB
loading...
A
A
A
Cangkul Merah Putih, sambungnya, merupakan program lokalisasi kolaborasi KemenKopUKM bersama Kementerian Perindustrian, LPDB-KUMKM, dan BUMN untuk menekan impor cangkul. Saat ini, kualitas cangkul Merah Putih telah terstandarisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri nasional dan daerah.
Teten mengatakan, Cangkul Merah Putih fokus mengisi pasar dalam negeri, terutama terhadap kebutuhan alat-alat pertanian yang sebagian besarnya masih impor. Namun, tidak menutup kemungkinan cangkul ini bisa juga merambah pasar internasional.
Teten menegaskan, langkah selanjutnya yang kini perlu dilakukan adalah mengembangkan koperasi logam penghasil cangkul ini agar bisa memproduksi alat pertanian lainnya. Dalam memperkuat koperasi industri logam ini, KemenKopUKM menekankan beberapa faktor.
Pertama, memastikan ekosistem cangkul ini cukup baik melalui supply logam dari Krakatau Steel dengan harga yang kompetitif. Kedua, akses pasar produk ini dengan cara diserap pemerintah, kementerian, dan lembaga sehingga koperasi bisa meningkatkan produknya dari sisi kualitas dan kuantitas.
“Akses pasar telah dibuka sebanyak 40 persen belanja pemerintah lewat LKPP, salah satunya alat-alat pertanian. Belanja UMKM pun sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Program alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM saat ini mencapai Rp188,96 triliun atau sekitar 42,19 persen dari total target Rp447,2 triliun,” bebernya.
Teten mengatakan, Cangkul Merah Putih fokus mengisi pasar dalam negeri, terutama terhadap kebutuhan alat-alat pertanian yang sebagian besarnya masih impor. Namun, tidak menutup kemungkinan cangkul ini bisa juga merambah pasar internasional.
Teten menegaskan, langkah selanjutnya yang kini perlu dilakukan adalah mengembangkan koperasi logam penghasil cangkul ini agar bisa memproduksi alat pertanian lainnya. Dalam memperkuat koperasi industri logam ini, KemenKopUKM menekankan beberapa faktor.
Pertama, memastikan ekosistem cangkul ini cukup baik melalui supply logam dari Krakatau Steel dengan harga yang kompetitif. Kedua, akses pasar produk ini dengan cara diserap pemerintah, kementerian, dan lembaga sehingga koperasi bisa meningkatkan produknya dari sisi kualitas dan kuantitas.
“Akses pasar telah dibuka sebanyak 40 persen belanja pemerintah lewat LKPP, salah satunya alat-alat pertanian. Belanja UMKM pun sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Program alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM saat ini mencapai Rp188,96 triliun atau sekitar 42,19 persen dari total target Rp447,2 triliun,” bebernya.
Lihat Juga :
