Serikat Karyawan Garuda Teriak Tolak Opsi Kepailitan dan Diganti Pelita Air

JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) melontarkan penolakan atas pernyataan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo yang menyatakan, membuka opsi kepailitan perusahaan dan rencana pergantian dengan Pelita Air Service .



Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty mengatakan, bahwa pernyataan tersebut melukai perasaan seluruh karyawan Garuda Indonesia Group dan keluarga serta para pelanggan.

"Pernyataan Wamen BUMN tersebut sangat melukai perasaan jutaan pelanggan dan pecinta Garuda Indonesia yang selama ini loyal menggunakan jasa Garuda Indonesia karena mereka merasakan kenyamanan dalam hal safety, security dan service. Pernyataan tersebut juga sangat melukai perasaan seluruh Karyawan Garuda Indonesia Group dan Keluarganya," kata Tomy di Jakarta, Sabtu (23/10/2021).

Tomy juga menyinggung bahwa usulan kepailitan dapat melukai perasaan sejumlah masyarakat Aceh yang disebut telah menyumbangkan harta kepada Presiden Soekarno untuk pembelian pesawat pertama RI-001 Seulawah.

"Pernyataan tersebut sangat melukai perasaan masyarakat Aceh yang telah menyumbangkan hartanya kepada Presiden Pertama Ir.Soekarno untuk pembelian Pesawat Pertama RI-001 Seulawah dan Pesawat itulah menjadi cikal bakal Flag Carrier Garuda Indonesia," terangnya.

Dia mengimbau agar semua stakeholder tidak membuat pernyataan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Garuda.

"Kami berharap kepada semua stakeholder termasuk Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi menurunnya kepercayaan pihak-pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Garuda Indonesia dan juga kepercayaan para pelanggan setia dan karyawan Garuda Indonesia Group," pungkasnya.

Seperti diketahui, pembubaran PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk disebut menjadi pilihan terakhir yang dipertimbangkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham maskapai penerbangan nasional tersebut.



Langkah likuidasi akan ditempuh jika restrukturisasi utang Garuda senilai Rp70 triliun menemui jalan buntu. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, utang Garuda Indonesia tercatat jumbo dan tidak dapat diselamatkan hanya melalui penyertaan modal negara (PMN).

Meski demikian, upaya restrukturisasi utang dengan kreditur dan perusahaan penyewa pesawat (lessor) masih ditempuh pemegang saham.

"Kalau mentok (restrukturisasi) ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,” ujar Kartika, dikutip Senin (18/10/2021).