Kongres AS Setujui RUU Infrastruktur Senilai Rp14,4 Kuadriliun
Sabtu, 06 November 2021 - 17:16 WIB
loading...
Kongres AS setujui RUU Infrastruktur Senilai USD1 triliun. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Setelah melalui perdebatan panjang seharian yang nyaris buntu, Partai Demokrat akhirnya sepakat meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Infrastruktur pada Kongres di Amerika Serikat (AS) .
RUU tersebut ditujukan untuk peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, broadband dan infrastruktur pendukung lainnya yang nilainya mencapai USD1 triliun atau setara Rp14,4 kuadriliun. Setelah disepakati di Kongres, selanjutnya RUU akan dikirimkan ke presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang.
Mengutip Reuters, pemungutan suara pada Jumat (5/11/2021) malam membuahkan perolehan suara 228 banding 206 dengan kemenangan substansial bagi kubu Demokrat, partai pengusung Biden.
Baca juga: China Tuduh Balik AS: Amerika Sumber Terbesar Ancaman Nuklir Global!
Hasil tersebut menjadi buah manis atas perdebatan panjang dan upaya Biden selama berbulan-bulan dalam mewujudkan agenda domestik di bawah pemerintahannya, terutama di bidang infrastruktur.
Pemerintahan Biden selanjutnya akan fokus mengawasi perbaikan jalan raya, kereta api, dan infrastruktur transportasi lainnya di Negeri Paman Sam. Hal ini juga sejalan dengan janjinya kampanyenya yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing AS.
Baca juga: Donald Trump Blakblakan Kongres AS Milik Israel
Sementara itu, Partai Demokrat masih punya pekerjaan rumah dalam rangka mendorong kebijakan Biden lainnya yaitu RUU anggaran yang terkait perluasan jaring pengaman sosial dan program untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan nilai mencapai USD1,75 triliun, paket kebijakan ini akan menjadi perluasan terbesar jaring pengaman sosial di AS sejak 1960-an.
Para pemimpin Demokrat pada Jumat malam kemarin berharap bisa meloloskan RUU tersebut bersamaan dengan RUU Infrastruktur. Namun, akhirnya ditunda akibat desakan dari kelompok sentris yang meminta dilakukan audit independen terkait nominal yang disebutkan, di mana proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Setelah berjam-jam melakukan pertemuan tertutup, sekelompok sentris berjanji akan mengambil keputusan terkait RUU tersebut pada 20 November mendatang, dengan catatan Kantor Anggaran Kongres nonpartisan mengkonfirmasi bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan perkiraan Gedung Putih.
Baca juga: RI Masih Jadi Sasaran Investasi Asing, Proyek Infrastruktur Banyak Dilirik
"Selamat datang di dunia kami. Ini adalah Partai Demokrat," kata Ketua DPR Nancy Pelosi kepada wartawan pada hari sebelumnya. "Kami bukan sebuah partai yang kaku," tukasnya.
Terkait RUU senilai USD1,75 triliun tersebut, pemungutan suara pada Sabtu pagi menunjukkan hasil 221 banding 213. Dengan hasil ini terbuka peluang bagi pimpinan Demokrat untuk segera menjadwalkan pemungutan suara yang terakhir.
RUU tersebut ditujukan untuk peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, broadband dan infrastruktur pendukung lainnya yang nilainya mencapai USD1 triliun atau setara Rp14,4 kuadriliun. Setelah disepakati di Kongres, selanjutnya RUU akan dikirimkan ke presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang.
Mengutip Reuters, pemungutan suara pada Jumat (5/11/2021) malam membuahkan perolehan suara 228 banding 206 dengan kemenangan substansial bagi kubu Demokrat, partai pengusung Biden.
Baca juga: China Tuduh Balik AS: Amerika Sumber Terbesar Ancaman Nuklir Global!
Hasil tersebut menjadi buah manis atas perdebatan panjang dan upaya Biden selama berbulan-bulan dalam mewujudkan agenda domestik di bawah pemerintahannya, terutama di bidang infrastruktur.
Pemerintahan Biden selanjutnya akan fokus mengawasi perbaikan jalan raya, kereta api, dan infrastruktur transportasi lainnya di Negeri Paman Sam. Hal ini juga sejalan dengan janjinya kampanyenya yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing AS.
Baca juga: Donald Trump Blakblakan Kongres AS Milik Israel
Sementara itu, Partai Demokrat masih punya pekerjaan rumah dalam rangka mendorong kebijakan Biden lainnya yaitu RUU anggaran yang terkait perluasan jaring pengaman sosial dan program untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan nilai mencapai USD1,75 triliun, paket kebijakan ini akan menjadi perluasan terbesar jaring pengaman sosial di AS sejak 1960-an.
Para pemimpin Demokrat pada Jumat malam kemarin berharap bisa meloloskan RUU tersebut bersamaan dengan RUU Infrastruktur. Namun, akhirnya ditunda akibat desakan dari kelompok sentris yang meminta dilakukan audit independen terkait nominal yang disebutkan, di mana proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Setelah berjam-jam melakukan pertemuan tertutup, sekelompok sentris berjanji akan mengambil keputusan terkait RUU tersebut pada 20 November mendatang, dengan catatan Kantor Anggaran Kongres nonpartisan mengkonfirmasi bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan perkiraan Gedung Putih.
Baca juga: RI Masih Jadi Sasaran Investasi Asing, Proyek Infrastruktur Banyak Dilirik
"Selamat datang di dunia kami. Ini adalah Partai Demokrat," kata Ketua DPR Nancy Pelosi kepada wartawan pada hari sebelumnya. "Kami bukan sebuah partai yang kaku," tukasnya.
Terkait RUU senilai USD1,75 triliun tersebut, pemungutan suara pada Sabtu pagi menunjukkan hasil 221 banding 213. Dengan hasil ini terbuka peluang bagi pimpinan Demokrat untuk segera menjadwalkan pemungutan suara yang terakhir.
(ind)
Lihat Juga :
