Proposal Restrukturisasi Utang Garuda Rp139 Triliun Selesai Dibuat, Ini Isinya

JAKARTA - Proposal restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebesar USD 9,8 miliar atau setara Rp139 triliun sudah diterbitkan oleh pemerintah. Peluncuran proposal tersebut dilakukan pada pekan pertama November 2021.

Saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Wakil Menteri atau Wamen BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, membeberkan sejumlah poin utama proposal restrukturisasi utang emiten dengan kode saham GIAA itu.



Secara garis besar, proposal berisikan pengajuan negosiasi dengan seluruh perusahaan penyewa pesawat (lessor) global, kreditur perbankan global, kreditur pemegang sukuk global, dan para vendor. Termasuk vendor BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan perusahaan pelat merah lainnya.

"Proposal restrukturisasi Garuda Indonesia sudah kita launching di minggu ini. Kita negosiasi dengan seluruh leasing company dan seluruh kreditur, baik kreditur perbankan, kreditur pemegang sukuk, dan para vendor. Termasuk vendor BUMN seperti pertamina dan lain-lain," ujar Kartika, Rabu (10/11/2021).

Poin lain adalah, pengurangan jumlah pesawat. Dimana, jumlah pesawat Garuda dan Citilink akan diturunkan dari 202 pesawat di 2019 menjadi 134 di 2022. Selain itu, jumlah tipe pesawat juga akan pangkas dari 13 jenis menjadi 7 saja.

"Kita ingin mengurangi jumlah pesawat, jadi ada lessor-lessor yang kita paksa untuk mengambil pesawatnya, Bombardir sebagai contoh," kata dia.



Lalu, pemegang saham akan melakukan negosiasi ulang atas kontrak sewa pesawat yang masih digunakan emiten penerbangan pelat merah kedepannya. Tiko berharap, melalui negosiasi biaya sewa pesawat Garuda dan Citilink bisa ditekan hingga diangkat 40-50% dari tarif saat ini.

"Jenis 777 kita juga sedang negosiasi untuk mengurangi atau negosiasi harganya semurah mungkin, harapannya dengan tren negosiasi kita bisa menekan biaya leasing-nya 40-50 persen dari tarif saat ini," tutur dia.

Tercatat, ada 32 lessor Garuda. Tiko menyebut, masing-masing lessor memegang jenis pesawat yang berbeda-beda. Hal itu membuat pemegang saham harus merumuskan pendekatan negosiasi yang berbeda-beda untuk setiap lessor-nya.

"Jadi ini tidak mudah, kalau airline lain punya 4-5 lessor sehingga strategi negosiasi yang lebih mudah, kalau ini 32 lessor dan memegang pesawat beda beda, maka solusi juga beda-beda," ungkapnya.