Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral

JAKARTA - Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah digelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/11/2021).

Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerja sama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral.

(Baca juga:Penguatan Hutan Tropis Dinilai Penting untuk Pengendalian Perubahan Iklim)

Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.

“Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap,” terang Wamen Alue Dohong.

Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi tiga negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC. Sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat. Termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Selain itu juga mekanisme pembayaran atas jasa ekosistem atau Payment for Ecosystem Services (PES).

(Baca juga:Koalisi LEAF Galang Dana untuk Pelestarian Hutan Tropis dan Aksi Iklim Global)

Dalam pertemuan ini, kata Alue Dohong, terdapat beberapa potensi kerja sama dari tiga negara tersebut. Indonesia menawarkan sharing pengalaman dan keahlian kepada Republik Demokratik Kongo dan Brazil terkait pengurangan deforestasi, pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dalam hal pengelolaan hutan sosial untuk masyarakat.

Brazil yang memiliki pengalaman luas dalam pelaksanaan pembayaran jasa ekosistem (PES), pengelolaan dana iklim lewat lembaga Amazon Fund, juga kerja sama kegiatan pengelolaan praktik pertanian dan peternakan yang rendah emisi, pengelolaan sampah dan sanitasi.

Demokratik Republik Kongo ingin belajar dari Indonesia dan Brazil. Sehingga meminta dukungan dan bimbingan teknis dari Indonesia dan Brazil dalam program REDD+, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk gambut.

(Baca juga:Hutan Tropis Terancam Akibat Meningkatnya Permintaan Produk Negara Maju)

Ketiga negara juga membicarakan terkait program keanekaragaman hayati dan bioprospeksi serta rehabilitasi dan konservasi mangrove. “Setelah pertemuan tersebut, Menteri Brazil, Republik Demokratik Kongo dan saya menugaskan masing-masing pejabat perwakilan untuk membahas tindak lanjut teknis terkait area kerja sama potensial yang dapat dilakukan ke depan baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun trilateral,” ungkap Alue Dohong.

Dalam pertemuan trilateral dari Indonesia dipimpin Wamen LHK Alue Dohong didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Ruandha A. Sugardiman, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno, dan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Dida Ridha Migfar.

(Baca juga:Hentikan Izin Baru dan Perkuat Tata Kelola Hutan-Gambut, Indonesia Turunkan Deforestasi)

Sementara delegasi Brazil diimpin Menteri Lingkungan Mr. Yoaquim Leite, didampingi Wakil Menteri urusan Perubahan Iklim dan Urusan Internasional Mr. Marcus Paranagua, Direktur Urusan Internasional Mrs. Guelhemme Belli, dan Sekretaris untuk urusan Amazon dan Lingkungan Martha Giannichi.

Sedangkan delegasi Republik Demokratik Kongo dipimpin Menteri Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Mrs. Eve Bazaiba Masudi, didampingi Penasehat Urusan Hutan dan Gambut Mrs. Dzibo Syllvie didampingi Koordinator Manajemen Gambut Mr. Jean Jacques Bambuta Boole.

Pertemuan trilateral ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan virtual sebelum COP 26 UNFCCC tanggal 22 Oktober 2021 antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dengan Menteri Lingkungan Brazil Mr. Yoaquim Leite. Dalam pertemuan tersebut dibahas kerja sama pemilik hutan tropis terbesar untuk aksi-aksi lebih lanjut, khususnya dalam menyongsong COP26 UNFCCC.

Sesaat setelah Pertemuan Trilateral tingkat Menteri selesai, dilanjutkan dengan pertemuan tingkat teknis untuk mengidentifikasi dan membahas secara lebih teknis lingkup atau cakupan dan bidang kerjasama yang akan dituangkan nota kesepakatan ketiga negara, Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo.