Pemerintah Bidik Investasi Rp304 Triliun dari Nilai Tambah Mineral
Kamis, 25 November 2021 - 13:19 WIB
loading...
Pemerintah membidik investasi sebesar USD21,28 miliar atau setara Rp304 triliun dari peningkatan nilai tambah mineral. FOTO/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membidik investasi sebesar USD21,28 miliar atau setara Rp304 triliun dari peningkatan nilai tambah mineral . Dihitung potensinya, jumlah cadangan dan produksi mineral RI masuk 10 besar dunia dengan 23% cadangan nikel global ada di Indonesia.
"Menurut United States Geological Survey (USGS), cadangan nikel kita adalah nomor satu dunia. Untuk produksi nikel, Indonesia juga nomor 1 dan menempati nomor 6 berdasarkan jumlah cadangan dan produksi dunia," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui keterangan resminya, Kamis (25/11/2021).
Baca Juga: Digugat ke WTO Soal Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Nggak Masalah!
Selain itu, cadangan tembaga Indonesia menempati posisi 7 dan produksinya ada di posisi 12 dunia. Komoditi emas berada di posisi 5 pada potensi dan 6 pada produksi. Produksi timah Indonesia mencapai 17% dari cadangan dunia atau berada pada posisi kedua, begitu pula dengan produksinya.
Di samping komoditas-komoditas tersebut, Arifin juga mengungkapkan masih ada Logam Tanah Jarang dan Lithium yang potensinya sangat besar, namun belum dapat diproduksi karena Indonesia belum memiliki teknologi untuk memisahkan dan memurnikan.
Arifin juga mengatakan bahwa saat ini ada 19 unit smelter eksisting, 13 di antaranya adalah smelter nikel. Adapun telah direncanakan pembangunan 17 smelter lainnya, sehingga total smelter nikel nantinya menjadi 30 unit, dengan nilai investasi USD8 miliar. Direncakan pada tahun 2023 ada 53 smelter yang beroperasi.
"Demikian juga dengan komoditas lainnya, antara lain bauksit, besi, tembaga, mangan, timbal, dan seng. Nanti diperkirakan akan menarik investasi sebesar USD 21,28 miliar," ujar Arifin.
Baca Juga: Tak Hanya Nikel, Jokowi Minta Stop Ekspor Bauksit Tahun Depan
Pihaknya berharap, progresnya akan diakselerasi pada tahun 2022 karena pada tahun 2023 adalah batas waktu untuk izin ekspor konsentrat. Adapun, kebutuhan listrik untuk 53 smelter tersebut mencapai 5,6 GW dan berada di seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan infrastruktur yang baik untuk mendukung kebutuhan listrik tersebut.
"Ini tentu saja menjadi tantangan kita terutama tantangan ke depan, bagaimana kita bisa mendukung industri-industri ini dengan energi hijau. Kita perlu infrastruktur yang baik. Dan kebetulan juga, sumber-sumber energi bersih ini letaknya di wilayah timur," tutur Arifin.
"Menurut United States Geological Survey (USGS), cadangan nikel kita adalah nomor satu dunia. Untuk produksi nikel, Indonesia juga nomor 1 dan menempati nomor 6 berdasarkan jumlah cadangan dan produksi dunia," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui keterangan resminya, Kamis (25/11/2021).
Baca Juga: Digugat ke WTO Soal Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Nggak Masalah!
Selain itu, cadangan tembaga Indonesia menempati posisi 7 dan produksinya ada di posisi 12 dunia. Komoditi emas berada di posisi 5 pada potensi dan 6 pada produksi. Produksi timah Indonesia mencapai 17% dari cadangan dunia atau berada pada posisi kedua, begitu pula dengan produksinya.
Di samping komoditas-komoditas tersebut, Arifin juga mengungkapkan masih ada Logam Tanah Jarang dan Lithium yang potensinya sangat besar, namun belum dapat diproduksi karena Indonesia belum memiliki teknologi untuk memisahkan dan memurnikan.
Arifin juga mengatakan bahwa saat ini ada 19 unit smelter eksisting, 13 di antaranya adalah smelter nikel. Adapun telah direncanakan pembangunan 17 smelter lainnya, sehingga total smelter nikel nantinya menjadi 30 unit, dengan nilai investasi USD8 miliar. Direncakan pada tahun 2023 ada 53 smelter yang beroperasi.
"Demikian juga dengan komoditas lainnya, antara lain bauksit, besi, tembaga, mangan, timbal, dan seng. Nanti diperkirakan akan menarik investasi sebesar USD 21,28 miliar," ujar Arifin.
Baca Juga: Tak Hanya Nikel, Jokowi Minta Stop Ekspor Bauksit Tahun Depan
Pihaknya berharap, progresnya akan diakselerasi pada tahun 2022 karena pada tahun 2023 adalah batas waktu untuk izin ekspor konsentrat. Adapun, kebutuhan listrik untuk 53 smelter tersebut mencapai 5,6 GW dan berada di seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan infrastruktur yang baik untuk mendukung kebutuhan listrik tersebut.
"Ini tentu saja menjadi tantangan kita terutama tantangan ke depan, bagaimana kita bisa mendukung industri-industri ini dengan energi hijau. Kita perlu infrastruktur yang baik. Dan kebetulan juga, sumber-sumber energi bersih ini letaknya di wilayah timur," tutur Arifin.
(nng)
Lihat Juga :
