Sri Mulyani: Indonesia Tak Lagi Bangun PLTU Batu Bara
Jum'at, 26 November 2021 - 21:07 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia tidak lagi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara. Walaupun pemenuhan energi saat ini masih sangat bergantung pada batu bara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, komitmen Indonesia terkait kebijakan iklim dalam acara International Conference on Sustainable Finance. Demi mencapai net zero emission 2060, Menkeu mengatakan Indonesia tidak lagi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara .
"Walaupun pemenuhan energi saat ini masih sangat bergantung pada batu bara, tetapi Indonesia berkomitmen untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu bara," jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: PLTU Dihentikan, Seratusan Juta Ton Batu Bara Kehilangan Pasar
Dia menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 40 negara yang mayoritas menggunakan batubara sebagai sumber energi. Termasuk Vietnam dan Chili, akan mulai mengalihkan penggunaan energi batubara.
Tetapi mantan Direktur Bank Dunia itu mengungkapkan, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan dan partisipasi dari negara-negara lain di dunia perlu didorong terkait transisi energi.
Selanjutnya Menkeu juga mengungkapkan mengenai target carbon net sink untuk kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030. Ini juga salah satu kebijakan yang penting bagi Indonesia karena dapat berkontribusi pada pengurangan emisi di Indonesia hingga 60%.
"Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Ini adalah langkah baik untuk mulai menggunakan mekanisme harga karbon dan insentif untuk mengurangi emisi dan juga bagus untuk mempromosikan transisi energi hijau serta upaya mencapai target 2030," tambahnya lagi.
Baca Juga: Kondisi RI Saat Ini: Konsumsi Minyak Besar, Tapi Produksi Kurang
Lembaga keuangan internasional yang mengumpulkan dan mengelola dana sebesar USD130 triliun juga sangat mendukung upaya penggunaan energi bersih atau energi terbarukan dan akan mengurangi arah pembiayaan ke energi batubara. Ini menjadi penting karena peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai ekonomi hijau.
"Jadi ini adalah waktu yang sibuk bagi Indonesia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian juga OJK, dan KADIN untuk mendesain berbagai kebijakan yang terjangkau dan tepat," tukas Sri Mulyani.
"Walaupun pemenuhan energi saat ini masih sangat bergantung pada batu bara, tetapi Indonesia berkomitmen untuk tidak lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu bara," jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: PLTU Dihentikan, Seratusan Juta Ton Batu Bara Kehilangan Pasar
Dia menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 40 negara yang mayoritas menggunakan batubara sebagai sumber energi. Termasuk Vietnam dan Chili, akan mulai mengalihkan penggunaan energi batubara.
Tetapi mantan Direktur Bank Dunia itu mengungkapkan, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan dan partisipasi dari negara-negara lain di dunia perlu didorong terkait transisi energi.
Selanjutnya Menkeu juga mengungkapkan mengenai target carbon net sink untuk kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030. Ini juga salah satu kebijakan yang penting bagi Indonesia karena dapat berkontribusi pada pengurangan emisi di Indonesia hingga 60%.
"Presiden Jokowi baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Ini adalah langkah baik untuk mulai menggunakan mekanisme harga karbon dan insentif untuk mengurangi emisi dan juga bagus untuk mempromosikan transisi energi hijau serta upaya mencapai target 2030," tambahnya lagi.
Baca Juga: Kondisi RI Saat Ini: Konsumsi Minyak Besar, Tapi Produksi Kurang
Lembaga keuangan internasional yang mengumpulkan dan mengelola dana sebesar USD130 triliun juga sangat mendukung upaya penggunaan energi bersih atau energi terbarukan dan akan mengurangi arah pembiayaan ke energi batubara. Ini menjadi penting karena peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai ekonomi hijau.
"Jadi ini adalah waktu yang sibuk bagi Indonesia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian juga OJK, dan KADIN untuk mendesain berbagai kebijakan yang terjangkau dan tepat," tukas Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :
