Gelar Munas XIII, AKLI Siap Hadapi Dinamika Usaha dan Regulasi

JAKARTA - Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) dan Musyawarah Nasional (Munas) XIII Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengukuhkan Puji Muhardi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKLI periode 2021-2026.

Puji Muhardi sebelumnya merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKLI DKI Jakarta dan Tangerang selama 2 periode, yaitu 2013-2016 dan periode 2016-2021. Selain mengukuhkan kepengurusan baru, Munas XIII AKLI juga mengusung tema "Reposisi AKLI Menghadapi Perkembangan Regulasi dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan ". Tema tersebut diusung seiring perubahan regulasi serta perkembangan usaha di sektor ketenagalistrikan.



Sejak lahirnya UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, penentuan klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi ketenagalistrikan yang semula berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM, kemudian di serahkan ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR. Hal ini berjalan hampir 15 Tahun.

Dengan lahirnya UU No. 30/ 2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP No. 62/2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum, meliputi BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi. Listrik yang awalnya hanya satu bidang kelistrikan selanjutnya sesuai dengan UU No 30/2009, dikelompokan menjadi 4 bidang, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (IPTL).

"Tema tersebut diambil agar AKLI ke depan tetap mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada," ujar Puji Muhardi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (30/11/2021).

Puji menambahkan, untuk menjaga eksistensi dan keberadaan organisasi AKLI membentuk badan usaha yaitu PT AK Lima yang berfungsi sebagai LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) yang tugas dan fungsinya untuk melayani anggota dan masyarakat luas yang ingin mendapatakan Sertifikat Badan Usaha ketenagalistrikan. PT AK Lima menjadi LSBU yang mendapatkan akreditasi dari Kementerian ESDM dalam melakukan proses sertifikasi berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Saat ini anggota AKLI di seluruh Indonesia sekitar 3.500 badan usaha, turun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang pernah mencapai 7.000 badan usaha. Penurunan jumlah anggota, jelas dia, disebabkan berbagai hal. Pertama, kemampuan masing-masing anggota dalam beradaptasi dengan regulasi baru, khususnya terkait dengan adanya persyaratan sambung daya listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Kedua, instalasi listrik yang seharusnya dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki izin, tetapi masih banyak ditemui instalasi listrik dikerjakan oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan itu. Ketiga, disinyalir adanya penggunaan kodefikasi badan usaha oleh pihak lain tanpa sepengetahuan badan usaha.

Puji menjelaskan, dengan kondisi tersebut, kepengurusan DPP AKLI sebelumnya bersama dengan komunitas kelistrikan lainnya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lainnya khususnya pemerintah. DPP AKLI memperjuangkan agar badan usaha yang telah memiliki perizinan badan usaha ketenagalistrikan dijaga dan dilindungi keberadaan dan eksistensinya melalui konsistensi penerapan peraturan.

"Tanpa ketegasan aturan ini, akan berpengaruh pada iklim usaha jasa penunjang ketenagalistrikan, khususnya pada instalatir," tegasnya.

Dia menambahkan, terbitnya Permen ESDM No. 12/2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Akreditasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, menjadi secercah harapan bagi anggota untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Hal ini terjadi mengingat adanya kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di usaha pembangunan dan pemasangan/instalatir untuk mengurus Nomor Identitas Instalasi (NIDI). "Kami mendorong segera diberlakukan NIDI pada semua jenis instalasi baik bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan IPTL," ujarnya.



Menurutnya, selama ini hubungan kerja antara penerima jasa dengan pemberi jasa instalatir/usaha pembangunan dan pemasangan sebatas pada berita acara serah terima pekerjaan, setelah itu hubungan bisnisnya selesai. "Ke depan, di luar itu, Instalatir diwajibkan mengurus NIDI ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selanjutnya NIDI inilah sebagai dasar dari LIT (Lembaga Inspeksi Teknik) untuk memproses penerbitan SLO," tuturnya.

Munas XIII juga untuk menyusun program kerja pengurus periode berikutnya. Selain itu, Munas XIII untuk menyusun pengurus DPP AKLI periode 2021-2026. Puji menjelaskan, program kerja AKLI ke depan antara lain: 1) Siap mendukung, berpartisipasi/berkolaborasi dengan pemerintah untuk program percepatan menuju 100% elektrifikasi nasional untuk daerah terluar, terisolir dan terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Daerah ini pada umumnya belum terjangku oleh jaringan listrik.

Kemudian, untuk menjamin keamanan instalasi listrik dan memastikan instalasi listrik dikerjakan oleh badan usaha yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memiliki perizinan. Puji juga berharap agar seluruh anggota AKLI se-Indonesia terus bergerak dalam menangkap peluang usaha di bidang ketenagalistrikan.

"Anggota AKLI harus terus bergerak, melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya, seluruh anggota untuk selalu mengembangkan kompetensinya, kemampuan dan memperluas networking di manapun kita berada," pungkasnya.