Sawit Minyak Nabati Berkelanjutan Terbesar di Dunia
Jum'at, 10 Desember 2021 - 15:05 WIB
loading...
A
A
A
“Saat ini, regulasi ISPO terus berkembang dan telah dilakukan beberapa kali revisi hingga ditetapkannya Perpres No. 44 Tahun 2020, tentang Sistem Serifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dengan regulasi petunjuk teknis sesuai Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia,” ucapnya.
Dijelaskan Hadi, sebagai Kepala Bidang Implementasi ISPO Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, poin penting perubahan kebijakan ISPO sesuai Perpres 44 Tahun 2020 setidaknya ada lima. Pertama, wajib bagi pekebun setelah 5 tahun sejak diberlakukan Perpres ini, sebelumnya regulasi masih bersifat sukarela.
“Untuk percepatan penerapan ISPO, pihaknya melakukan beberapa langkah seperti Coaching & Clinic ISPO Skim Permentan No. 11/2015, dilakukan di 11 Cabang Gapki dengan jumlah perusahaan 349 dan meliputi 631 orang, selama Periode 2018-2020, kegiatan ini diselenggarakan untuk anggota dan non anggota Gapki. “Serta bekerjasama dengan Sekretariat Komisi ISPO dan melibatkan instansi terkait dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana sekaligus selaku Plt. Direktur Kemitraan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Wibowo mengatakan terkait dengan peran BPDPKS dalam mendukung kelapa sawit berkelanjutan di dalam negeri. Fokus pada bagaimana meningkatkan efisiensi biaya perkebunan sawit rakyat, harga TBS yang optimum sehingga stabilitas harga terjamin dan kesejahteraan pekebun sawit rakyat.
“Ada beberapa program yang bisa dirasakan atau berdampak langsung pada pekebun sawit rakyat yaitu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana dan Pengembangan SDM. Sementara, program yang tidak berdampak langsung yaitu mandatory biodiesel, Penelitian dan Pengembangan Sawit serta promosi sawit. Program-program ini untuk mendukung kelapa sawit berkelanjutan,” kata Edi.
Dijelaskan Hadi, sebagai Kepala Bidang Implementasi ISPO Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, poin penting perubahan kebijakan ISPO sesuai Perpres 44 Tahun 2020 setidaknya ada lima. Pertama, wajib bagi pekebun setelah 5 tahun sejak diberlakukan Perpres ini, sebelumnya regulasi masih bersifat sukarela.
“Untuk percepatan penerapan ISPO, pihaknya melakukan beberapa langkah seperti Coaching & Clinic ISPO Skim Permentan No. 11/2015, dilakukan di 11 Cabang Gapki dengan jumlah perusahaan 349 dan meliputi 631 orang, selama Periode 2018-2020, kegiatan ini diselenggarakan untuk anggota dan non anggota Gapki. “Serta bekerjasama dengan Sekretariat Komisi ISPO dan melibatkan instansi terkait dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana sekaligus selaku Plt. Direktur Kemitraan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Wibowo mengatakan terkait dengan peran BPDPKS dalam mendukung kelapa sawit berkelanjutan di dalam negeri. Fokus pada bagaimana meningkatkan efisiensi biaya perkebunan sawit rakyat, harga TBS yang optimum sehingga stabilitas harga terjamin dan kesejahteraan pekebun sawit rakyat.
“Ada beberapa program yang bisa dirasakan atau berdampak langsung pada pekebun sawit rakyat yaitu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana dan Pengembangan SDM. Sementara, program yang tidak berdampak langsung yaitu mandatory biodiesel, Penelitian dan Pengembangan Sawit serta promosi sawit. Program-program ini untuk mendukung kelapa sawit berkelanjutan,” kata Edi.
(dar)
Lihat Juga :
