Program Kartu Prakerja Lanjut di 2022, Anggaran Rp11 Triliun Disiapkan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, bahwa Program Kartu Prakerja akan berlanjut di tahun 2022. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun dan kuota peserta sebanyak 3 juta hingga 4,5 juta orang.

“Anggaran Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 adalah sebesar 11 triliun rupiah. Pada semester 1 program ini masih akan menjalankan skema semi bansos dan di Semester 2 akan dijalankan secara hybrid,” tutur Menko Airlangga .



Diterangkan juga oleh Airlangga, program ini juga terkait dengan inklusi keuangan yang bisa menjadi contoh dalam Presidensi G20 Indonesia dimana program ini bisa direplikasi oleh negara berkembang lainnya.

“Di skema normal tentu berupaya untuk peningkatan kompetensi dengan bantuan pelatihan yang lebih besar dan insentifnya mendorong pelatihan sejalan dengan critical occupation list,” tambah Airlangga.

Di samping itu, Komite Kartu Prakerja berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola sistem IT dan bisnis process agar akuntabilitasnya semakin baik.

"Untuk waktu kepastian pembukaan Kartu Prakerja gelombang 23 dikatakan masih dibahas dan diputuskan dalam rapat komite dalam waktu dekat," tambahnya.

Semenrara untuk pendaftaran nantinya, sambung Airlangga, masih melalui website www.prakerja.go.id.

“Tentunya di sekitar akhir atau awal Februari mendatang, kami akan umumkan kapan gelombang 23 akan diumumkan,” terang Menko Airlangga.

Kelanjutan kartu prakerja, didasari pada berbagai pertimbangan, utamanya yakni antusiasme masyarakat dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang terbukti melalui hasil kajian berbagai survei lembaga independen.



Lebih lanjut, Bank Dunia beberapa waktu lalu juga mengakui Program Kartu Prakerja sebagai program perlindungan sosial yang ideal. Secara sistem, Program yang telah memberikan pelatihan dan insentif kepada 11,4 juta orang selama 20 bulan tersebut juga diakui oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai best practice untuk dijadikan contoh bagi program-program lainnya.

Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS juga menyatakan angkatan kerja yang mengetahui Kartu Prakerja mengalami peningkatan dan 87,2% penerima yang menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan kerjanya.

Selanjutnya, 27% Penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau berwirausaha. Untuk mendukung bagi mereka yang menjalankan usaha atau berwirausaha, Pemerintah juga memberikan dukukan kemudahan akses permodalan usaha melalui program KUR.

“Program Kartu Prakerja membuktikan sebagai satu-satunya layanan publik secara digital dan menjadi terobosan kebijakan ekonomi yang berdampak khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan,” ungkap Menko Airlangga.