Curhat Menteri Sofyan Djalil Soal Rumitnya Masalah Tanah di Jakarta
loading...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Syofyan A Djalil menuturkan, permasalah tanah di DKI Jakarta menjadi yang paling rumit. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Syofyan A Djalil menuturkan, permasalah tanah di DKI Jakarta menjadi yang paling rumit.
Menurutnya hal tersebut bukan hanya terkait mafia tanah, namun banyak tanah di DKI Jakarta yang sudah terpetakan menjadi sebuah aset oleh instansi atau lembaga negara.
"Bukan hanya terkait dengan mafia tanah yang tengah marak terjadi. Contoh kasus di DKI Jakarta lainnya, ada masyarakat yang ingin tanahnya disertifikat, tetapi setelah diperiksa ternyata merupakan aset dari Kementerian PUPR. Maka ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi di DKI Jakarta," ujar Sofyan A Djalil pada keterangan tertulisnya, Kamis (16/12/2021).
Sofyan A. Djalil pun menegaskan, dalam menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan adanya diskusi lebih lanjut bersama dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Ditambah serta pemangku kepentingan lainnya agar permasalahan tumpang tindih ini dapat terselesaikan.
"Jika permasalahan ini terselesaikan, akan banyak sekali manfaat yang didapatkan," sambungnya.
Untuk itu menurutnya ke depannya diahapkan kerja sama erat seluruh pemangku kepentingan sehingga seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftarkan sesuai target di tahun 2025.
"Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dicapai hingga saat ini. Semoga yang kita lakukan bukan hanya sekadar tugas kepada negara, tetapi juga amal baik kita dalam membantu masyarakat Indonesia yang memerlukan sertifikat dan dalam memperbaiki status ekonomi masyarakat," kata Sofyan A Djalil.
Disamping itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung terkait dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
"Kami dari pemerintah daerah mendukung untuk menyukseskan program PTSL. Permasalahan di DKI Jakarta ini memang sangat rumit dan jika ini terselesaikan, saya rasa seluruh persoalan di wilayah Indonesia lainnya juga bisa terselesaikan dengan lebih baik karena bisa dijadikan contoh penyelesaian masalah," sambung Anies.
Menurutnya hal tersebut bukan hanya terkait mafia tanah, namun banyak tanah di DKI Jakarta yang sudah terpetakan menjadi sebuah aset oleh instansi atau lembaga negara.
"Bukan hanya terkait dengan mafia tanah yang tengah marak terjadi. Contoh kasus di DKI Jakarta lainnya, ada masyarakat yang ingin tanahnya disertifikat, tetapi setelah diperiksa ternyata merupakan aset dari Kementerian PUPR. Maka ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi di DKI Jakarta," ujar Sofyan A Djalil pada keterangan tertulisnya, Kamis (16/12/2021).
Sofyan A. Djalil pun menegaskan, dalam menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan adanya diskusi lebih lanjut bersama dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait. Ditambah serta pemangku kepentingan lainnya agar permasalahan tumpang tindih ini dapat terselesaikan.
"Jika permasalahan ini terselesaikan, akan banyak sekali manfaat yang didapatkan," sambungnya.
Untuk itu menurutnya ke depannya diahapkan kerja sama erat seluruh pemangku kepentingan sehingga seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftarkan sesuai target di tahun 2025.
"Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dicapai hingga saat ini. Semoga yang kita lakukan bukan hanya sekadar tugas kepada negara, tetapi juga amal baik kita dalam membantu masyarakat Indonesia yang memerlukan sertifikat dan dalam memperbaiki status ekonomi masyarakat," kata Sofyan A Djalil.
Disamping itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung terkait dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
"Kami dari pemerintah daerah mendukung untuk menyukseskan program PTSL. Permasalahan di DKI Jakarta ini memang sangat rumit dan jika ini terselesaikan, saya rasa seluruh persoalan di wilayah Indonesia lainnya juga bisa terselesaikan dengan lebih baik karena bisa dijadikan contoh penyelesaian masalah," sambung Anies.
(akr)
Explore More