Siap-siap! Pemindahan Ibu Kota Baru Mulai Semester I 2024

Kamis, 23 Desember 2021 - 10:28 WIB
loading...
Siap-siap! Pemindahan...
Penampakan terbaru desain ibu kota baru di Kalimantan Timur. FOTO/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas terus memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melibatkan semua pihak dan memberikan ruang inklusif bagi publik.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengatakan, berdasarkan RUU IKN, yang tengah dibahas di DPR, menetapkan pemindahan status ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur adalah pada semester I/2024

"Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan masyarakat di Kalimantan Timur. Tidak hanya secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya," katanya di Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Baca Juga: Alumni ITB Siap Bangun Metaverse Ibu Kota Baru Indonesia

Menurut dia, dalam pemindahan ibu kota baru bukan tinggal di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada masyarakat yang tinggal.

"Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi Kota Dunia untuk Semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya," imbuh

Lanjutnya, dalam mensosialisasikan rencana pembangunan IKN, tetapi juga telah mendapatkan masukan dari akademisi. Sahli Velix mengatakan, hasil diskusi dan masukan dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan pendalaman untuk menyempurnakan RUU IKN. Salah satunya untuk memastikan pembangunan IKN yang inklusif dan membangun masyarakat di Kalimantan Timur.

"Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik," ujar Sahli Velix.

Baca Juga: Ibu Kota Baru, Seberapa Urgen?

Selain itu, rencana pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di Kalimantan Timur saja, tetapi juga wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu, konektivitas antar wilayah diperlukan sehingga tercipta rantai pasok yang dapat mendorong ekonomi, baik di Kalimantan Timur, maupun wilayah penyangga lainnya.

"Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," imbuh Sahli Velix.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan IKN, untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Dengan demikian, poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat saja, tetapi juga berfokus ke Indonesia bagian timur.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
BPS: Jumlah UMKM di...
BPS: Jumlah UMKM di Indonesia Capai 59 Juta Usaha Tahun 2023
Menimbang Kemampuan...
Menimbang Kemampuan BUMD Mengelola Cadangan Migas di Blok Ganal
Dari Konsumen ke Produsen,...
Dari Konsumen ke Produsen, RI Didorong Kuasai Teknologi Kebencanaan
RI Temukan Cadangan...
RI Temukan Cadangan Gas Jumbo di Kalimantan Timur, Siap Produksi 2028
Kantongi Komitmen Investasi...
Kantongi Komitmen Investasi Rp472 T di World Expo 2025, Paviliun Indonesia Tembus Target
Data Kependudukan IKN...
Data Kependudukan IKN Dirilis BPS, Bappenas, dan OIKN! Begini Hasilnya
Rano Karno Sebut Jakarta...
Rano Karno Sebut Jakarta Masuk 53 Kota Terbaik Dunia Kalahkan Washington DC
BPIP Ajukan Tambahan...
BPIP Ajukan Tambahan Anggaran Rp370 Miliar untuk 2027
Menhan Ungkap Kemenkeu...
Menhan Ungkap Kemenkeu dan Bappenas Pangkas Anggaran Pertahanan Ratusan Triliun
Rekomendasi
Aktivis Zionis: 15 Tahun...
Aktivis Zionis: 15 Tahun Lagi, Israel Akan Perang dengan Mesir
Menteri Zionis Tolak...
Menteri Zionis Tolak Gencatan Senjata: Lebanon Seharusnya Jadi Arena Bermain Israel
37 Organisasi Tolak...
37 Organisasi Tolak Desakan MUI Agar Pelaku dan Pengkampanye LGBT Dipidana
Berita Terkini
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan...
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Baju Bekas Ilegal Senilai Rp37,4 Miliar
Bangun SDM Unggul, Pertamina...
Bangun SDM Unggul, Pertamina Gandeng Kemnaker Perkuat Kompetensi dan Budaya K3
Kebijakan Ekspor Satu...
Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Reform Syndicate Sodorkan 5 Rekomendasi Taktis
Kilau Emas Antam Kembali,...
Kilau Emas Antam Kembali, Hari Ini Naik Tipis Rp5 Ribu ke Rp2.673.000 per Gram
80 Juta Barel Minyak...
80 Juta Barel Minyak Siap Tumpah ke Pasar Dunia, 40 Kapal Tanker Antre Keluar dari Selat Hormuz
Jaga HET MinyaKita di...
Jaga HET MinyaKita di Angka Rp15.700 per Liter, Istana Buka Suara
Infografis
Puluhan Rudal dan Ratusan...
Puluhan Rudal dan Ratusan Drone Rusia Bombardir Ibu Kota Ukraina
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved