Utang RI Rp6.000 Triliun untuk Apa? Ini Jawaban Sri Mulyani

JAKARTA - Utang luar negeri Indonesia berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) pada akhir kuartal III 2021 meningkat 3,7% menjadi USD423,1 miliar, atau sekitar dengan Rp6.050,33 triliun (dengan kurs Rp14.300 per USD).

Jumlah utang yang cukup fantastis tersebut kerap menjadi bahan perbincangan oleh berbagai kalangan masyarakat. Mengetahui hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun memberikan penjelasan.



"Sering yang masyarakat dengar utang negara sudah Rp6.000 triliun. Tapi mereka enggak melihat neraca seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (5/1/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan belanja negara dalam APBN didapatkan dari penerimaan negara serta sebagian berasal dari utang. Belanja negara, sambung dia, termasuk di antaranya anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) dan juga perlindungan sosial.

"Ada belanja negara yang bisa dinikmati masyarakat, kayak bansos, belanja pegawai seperti gaji pegawai ASN pusat dan daerah serta tunjangan," paparnya.

Sri Mulyani pun bercerita mengenai keputusan pemerintah menaikkan anggaran untuk Kepolisian dan TNI yang di antaranya untuk menambah anggaran Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. "Jadi itu juga diterima masyarakat melalui Polri, ASN serta TNI. Itu operasi negara dibiayai melalui pajak, penerimaan cukai dan utang dan sebagainya," katanya.



Dia juga memastikan bahwa pemerintah mampu membayar pinjaman atau utang yang dibuat. Untuk itu, kata dia, realisasi belanja negara juga harus dikelola dengan baik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Kalau belanjanya bagus, menjadi infrakstruktur yang bagus, sumber daya manusia berkualitas dan membuat ekonomi Indonesia bagus. Itu bisa untuk membayar utangnya. InsyaAllah kita bisa bayar lagi dengan aman," tandasnya.