Implementasi Permen PLTS Atap Ditangguhkan, Pengusaha Buka Suara
Selasa, 18 Januari 2022 - 18:44 WIB
loading...
A
A
A
Pada keterangan penutup Yusrizki menambahkan bahwa kerangka peraturan PLTS Atap beserta implementasinya baik oleh PLN maupun pemegang Wilayah Usaha Non-PLN merupakan salah satu modal Indonesia bagi pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan juga pencapain net zero emission pada 2060.
Baca Juga: PLTS Atap Jadi Peluang Kejar Target Bauran Energi 23% di 2025
Diberitkann media sebelumnya, pemerintah mengumumkan kebijakan menahan penggunaan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana berdalih karena pihaknya sedang membahas dampak dari dibuatnya aturan tersebut terhadap PT PLN (Persero).
"Kita melalui kantor Setkab ini sedang mengkonfirmasi dari angka angka yang kita susun dari target, seperti apa pengaruhnya kepada sistem yang ada di PLN," kata Dadan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja dan Rencana Kerja 2022 Subsektor EBTKE, Senin (17/1/2022).
Penyelesaian aturan Permen PLTS Atap dikemukakan masih menunggu Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca Juga: PLTS Atap Jadi Peluang Kejar Target Bauran Energi 23% di 2025
Diberitkann media sebelumnya, pemerintah mengumumkan kebijakan menahan penggunaan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana berdalih karena pihaknya sedang membahas dampak dari dibuatnya aturan tersebut terhadap PT PLN (Persero).
"Kita melalui kantor Setkab ini sedang mengkonfirmasi dari angka angka yang kita susun dari target, seperti apa pengaruhnya kepada sistem yang ada di PLN," kata Dadan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja dan Rencana Kerja 2022 Subsektor EBTKE, Senin (17/1/2022).
Penyelesaian aturan Permen PLTS Atap dikemukakan masih menunggu Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(akr)
Lihat Juga :
