Demi Rakyat, Anggota DPR Usulkan Pembentukan DMO Minyak Goreng

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengusulkan adanya domestic market obligation (DMO) bagi olahan sawit, salah satunya minyak goreng . Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau, tanpa dipengaruhi harga CPO global.



"Saya usulkan ada DMO dan pajak ekspor CPO. Saya rasa itu fair. Rakyat butuh minyak goreng murah sesuai kemampuan, bukan kita memenuhi pasar ekspor saja, orang lain yang menikmati," kata Andre dalam rapat kerja, Rabu (19/1/2022).

Andre meminta Kementerian Perdagangan menyusun aturan mirip DMO batu bara yang harus dipenuhi sebelum ekspor. Menurutnya, cara ini bisa membuat harga minyak goreng stabil ke depannya.



Andre mengungkapkan, stok minyak goreng seharga Rp14.000 belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut data yang dia peroleh, Kemendag baru dapat memenuhi stok sebanyak 20 juta liter dari yang dijanjikan 250 juta liter. Padahal, produksi sawit 25 juta ton, 16 juta tonnya merupakan minyak goreng.

"Kalau 70%-nya aja minyak goreng dari 25 juta ton artinya ada 16 juta ton yang merupakan minyak goreng diekspor per tahun. Atau 16 miliar liter ekspor kita per tahun, ini hitungan kasar aja ya," ungkap Andre.

Andre pun kemudian meminta pimpinan rapat untuk segera menggelar rapat dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan meminta pembatasan ekspor dilakukan.


"Urusan minyak goreng stabil itu sederhana. Tinggal kurangi pasar ekspor untuk diwajibkan isi kebutuhan dalam negeri dulu. Karena CPO ini produksinya di Indonesia, masa ekspor duluan yang dikasih kesempatan," kata Andre.