Menko Airlangga: Transformasi Digital Kartu Prakerja Jadikan Layanan Publik dalam Genggaman Tangan

JAKARTA - Program Kartu Prakerja menjadi cerita sukses Indonesia dalam berinovasi dan bertransformasi digital dan saat ini terbukti mampu menjadi salah satu penyokong masyarakat di masa pandemi.



Seluruh penerima kartu prakerja mendapatkan pelatihan dan insentif yang merupakan bagian dari perlindungan sosial. Program ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan dampak positifnya terbukti secara ilmiah.

“Program Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini semua dapat dilakukan dengan inovasi Pemerintah dalam menerapkan sistem end to end digital dan menggunakan teknologi berbasis cloud,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam webinar yang diselenggarakan oleh Program Management Office (PMO) Kartu Prakerja mengambil tema Impact Evaluation of Kartu Prakerja as Covid-19 Recovery, Rabu (9/2/2022).

Dalam kesempatan tersebut, tim peneliti independen Presisi Indonesia, yang didukung oleh Pemerintah Jepang dan United Nations Development Programme (UNDP) dalam pelaksanaan penelitiannya, memaparkan dampak positif secara masif bagi angkatan kerja di Indonesia berdasarkan hasil evaluasi Program Kartu Prakerja. Selanjutnya, Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan perwakilan UNDP juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja juga telah mendorong ekosistem kemitraan secara digital yang bersifat terbuka. Saat ini, dalam Ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna pekerja migran.

“Ini juga mendapatkan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena untuk pertama kalinya para purna pekerja migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos sehingga mereka dapat kembali masuk ke dalam job market. Hal ini merupakan sebuah terobosan,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa terdapat lesson- learned yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus bertumbuh ke depannya. Pertama, adanya Program Kartu Prakerja ini menjadi langkah nyata Pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Pemerintah memberikan layanan publik Kartu Prakerja kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang untuk mendapatkan pelayanan,” ungkap Menko Airlangga.

Kedua, Program Kartu Prakerja menjadi wujud kemitraan antara Pemerintah dan Swasta atau Public-Private Partnership untuk mendukung pengembangan program Pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.

“Kartu Prakerja ini termasuk Top Ten googling di indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Kita bisa memilah dan memilih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali masyarakat mendapatkan pelatihan semudah memberi barang di e-marketplace,” ujar Menko Airlangga.



Ketiga, Pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya. Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management system yang memunculkan berbagai inovasi.

Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi modelling di negara-negara berkembang lainnya. “Semua ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dan tentu ekosistem ini akan terus terus berkembang serta memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi angkatan kerja di Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Professor Chris Manning dari Australian National University, dan Tim Peneliti Presisi.