Teten Akui Dana KUR Rp129 Triliun Belum Terserap UMKM
Sabtu, 13 Juni 2020 - 19:46 WIB
loading...
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan banyak sumber pembiayaan bagi UMKM di pemerintah. Salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 trilun dengan bunga 6% dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
Namun, kata Teten, hingga saat ini, dana KUR sebesar Rp129 triliun belum terserap oleh UMKM. Termasuk, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat BLU pemerintah yang ada di berbagai kementerian, sebesar Rp30 triliun.
"Masalahnya, saya akui, masih belum mudah bagi UMKM untuk mengakses ke sana. Sebelum Covid-19, Rapat Kabinet pernah membahas alternatif pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk usaha mikro dan kecil, yang tidak memiliki aset sebagai modal investasi," terang Teten di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Teten mengakui, banyak perusahaan fintech yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan fintech.
"Kalau ini disinergikan, yaitu seluruh sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta (fintech), tentu akan sangat besar manfaatnya bagi UMKM untuk naik kelas," imbuhnya.
Menurut Teten, krisis ekonomi akibat Covid-19 ini berbeda dengan krisis di medio 1998, di mana saat ini justru UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Oleh karena itu, Teten menganggap langkah untuk menciptakan demand adalah sesuatu yang penting.
Hanya saja, lanjut Teten, ketika sisi permintaan terpukul, lalu pembiayaan digelontorkan dan relaksasi pembiayaan dilakukan untuk meringankan cashflow UMKM, tapi masalah demand-nya tidak diciptakan, maka akan berpotensi menjadi kredit macet.
Namun, kata Teten, hingga saat ini, dana KUR sebesar Rp129 triliun belum terserap oleh UMKM. Termasuk, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat BLU pemerintah yang ada di berbagai kementerian, sebesar Rp30 triliun.
"Masalahnya, saya akui, masih belum mudah bagi UMKM untuk mengakses ke sana. Sebelum Covid-19, Rapat Kabinet pernah membahas alternatif pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk usaha mikro dan kecil, yang tidak memiliki aset sebagai modal investasi," terang Teten di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).
Teten mengakui, banyak perusahaan fintech yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan fintech.
"Kalau ini disinergikan, yaitu seluruh sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta (fintech), tentu akan sangat besar manfaatnya bagi UMKM untuk naik kelas," imbuhnya.
Menurut Teten, krisis ekonomi akibat Covid-19 ini berbeda dengan krisis di medio 1998, di mana saat ini justru UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Oleh karena itu, Teten menganggap langkah untuk menciptakan demand adalah sesuatu yang penting.
Hanya saja, lanjut Teten, ketika sisi permintaan terpukul, lalu pembiayaan digelontorkan dan relaksasi pembiayaan dilakukan untuk meringankan cashflow UMKM, tapi masalah demand-nya tidak diciptakan, maka akan berpotensi menjadi kredit macet.
Lihat Juga :
