Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Siap Digeber, Kepala Bappenas Ungkap Prioritasnya
Kamis, 17 Februari 2022 - 17:36 WIB
loading...
Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur siap dikebut usai dipastikan menjadi salah satu agenda Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) untuk tahun 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dipastikan menjadi salah satu agenda Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) untuk tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.
"Pembangunan Ibu Kota baru mencakup fasilitas dasar dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintah," ujar Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada konferensi pers Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2023 secara virtual, Kamis (17/2/2022).
Baca Juga: Direktur Waskita Kasih Bocoran Lelang Proyek IKN Nusantara Dimulai Tahun Ini
Adapun pembangunan Ibu Kota baru di Kaltim tersebut dilakukan pada kawasan yang telah dipetakan sebagai wilayah 1A dengan luas pembangunan 5.600 hektare.
Lebih lanjut Ia menjelaskan tema dan arah kebijakan pada RKP tahun 2023 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. "Target sasaran dalam indikator pembangunan pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi, sasarannya 5,3-5,9%," sambung Suharso.
Selain itu pada pembangunan yang di lakukan pemerintah untuk tahun 2023, juga ditargetkan dapat mengurangi pengangguran terbuka sebesar 5,3 - 6,0%. "Rasio Gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 73,35," sambungnya.
Baca Juga: IKN Nusantara Bikin Hutama Karya Pede Pasang Target Raup Kontrak Baru Rp35 Triliun
Sambung Suharso menambahkan, pada pembangunan yang dilakukan tahun 2023 pemerintah juga memiliki target untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%.
Selain pembangunan Ibu Kota baru, arah kebijakan tahun 2023 lainnya adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstreem, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
Selain itu pemerintah juga akan mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan Ibu Kota baru mencakup fasilitas dasar dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintah," ujar Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada konferensi pers Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2023 secara virtual, Kamis (17/2/2022).
Baca Juga: Direktur Waskita Kasih Bocoran Lelang Proyek IKN Nusantara Dimulai Tahun Ini
Adapun pembangunan Ibu Kota baru di Kaltim tersebut dilakukan pada kawasan yang telah dipetakan sebagai wilayah 1A dengan luas pembangunan 5.600 hektare.
Lebih lanjut Ia menjelaskan tema dan arah kebijakan pada RKP tahun 2023 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. "Target sasaran dalam indikator pembangunan pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi, sasarannya 5,3-5,9%," sambung Suharso.
Selain itu pada pembangunan yang di lakukan pemerintah untuk tahun 2023, juga ditargetkan dapat mengurangi pengangguran terbuka sebesar 5,3 - 6,0%. "Rasio Gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 73,35," sambungnya.
Baca Juga: IKN Nusantara Bikin Hutama Karya Pede Pasang Target Raup Kontrak Baru Rp35 Triliun
Sambung Suharso menambahkan, pada pembangunan yang dilakukan tahun 2023 pemerintah juga memiliki target untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%.
Selain pembangunan Ibu Kota baru, arah kebijakan tahun 2023 lainnya adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstreem, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
Selain itu pemerintah juga akan mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
(akr)
Lihat Juga :
