ID Food Ungkap Sebab Utama Masalah Distribusi Minyak Goreng di Pasar
loading...
Holding BUMN Pangan atau ID Food memastikan distribusi minyak goreng di pasaran tetap berjalan baik. Meski begitu, manajemen tidak menapikan adanya keterlambatan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Holding BUMN Pangan atau ID Food memastikan distribusi minyak goreng di pasaran tetap berjalan baik. Meski begitu, manajemen tidak menapikan adanya keterlambatan distribusi lantaran tangki minyak yang terbatas.
Direktur Utama ID Food, Arief Prasetyo Adi menyebut distribusi minyak goreng dilakukan berdasarkan regulasi yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dimana, penyediaan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.
"Kalau ada keterlambatan, itu karena tangki minyak yang terbatas, pasti tidak sempurna," ujar Arif dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/2/2022).
Holding BUMN pangan, lanjut Arif, sudah mendistribusikan minyak goreng di pasar hingga dengan kisaran 12.000 liter secara bisnis to bisnis (B2B) dengan harga Rp 11.500 per liter hingga ke konsumen akhir. ID Food juga berkomitmen akan mendistribusikan minyak goreng melalui 110 pasar rakyat di seluruh Indonesia.
Arief mengatakan hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat. "Pendistribusian minyak goreng dilakukan melalui skema B2B (Business to Business) ke produsen dan pelaku Usaha Lokal di sejumlah titik lokasi di sejumlah wilayah Indonesia," ucap Arief.
Menurut Arief, sejumlah 110 Pasar rakyat tersebut akan dialokasikan ke DKI Jakarta dan sekitarnya, Pulau Jawa, Provinsi Aceh, Sumatera, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Sambungnya pendistribusian ke 110 Pasar rakyat ke seluruh wilayah Indonesia dilakukan bertahap, realisasi tahap ketiga di wilayah Bandung, Bogor, Tangerang, Cengkareng, Cikarang dan sejumlah Pasar di wilayah Jakarta dengan total 129 ton minyak goreng telah dilaksanakan pada 15 Februari dan 16 Februari 2022.
"Program ini pun akan melibatkan Asosiasi Pedagang Pasar Jaya, Pasar Tradisional, Pasar Jaya, Koperasi, BUMDes dan Pemerintah Daerah," ungkap Arief.
Direktur Utama ID Food, Arief Prasetyo Adi menyebut distribusi minyak goreng dilakukan berdasarkan regulasi yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dimana, penyediaan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.
"Kalau ada keterlambatan, itu karena tangki minyak yang terbatas, pasti tidak sempurna," ujar Arif dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/2/2022).
Holding BUMN pangan, lanjut Arif, sudah mendistribusikan minyak goreng di pasar hingga dengan kisaran 12.000 liter secara bisnis to bisnis (B2B) dengan harga Rp 11.500 per liter hingga ke konsumen akhir. ID Food juga berkomitmen akan mendistribusikan minyak goreng melalui 110 pasar rakyat di seluruh Indonesia.
Arief mengatakan hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat. "Pendistribusian minyak goreng dilakukan melalui skema B2B (Business to Business) ke produsen dan pelaku Usaha Lokal di sejumlah titik lokasi di sejumlah wilayah Indonesia," ucap Arief.
Menurut Arief, sejumlah 110 Pasar rakyat tersebut akan dialokasikan ke DKI Jakarta dan sekitarnya, Pulau Jawa, Provinsi Aceh, Sumatera, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Sambungnya pendistribusian ke 110 Pasar rakyat ke seluruh wilayah Indonesia dilakukan bertahap, realisasi tahap ketiga di wilayah Bandung, Bogor, Tangerang, Cengkareng, Cikarang dan sejumlah Pasar di wilayah Jakarta dengan total 129 ton minyak goreng telah dilaksanakan pada 15 Februari dan 16 Februari 2022.
"Program ini pun akan melibatkan Asosiasi Pedagang Pasar Jaya, Pasar Tradisional, Pasar Jaya, Koperasi, BUMDes dan Pemerintah Daerah," ungkap Arief.
(akr)
Lihat Juga :
