BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Hal, Warga: Iuran Lagi, Iuran Lagi
Senin, 21 Februari 2022 - 19:52 WIB
loading...
Ada warga yang keberatan dengan kebijakan kartu BPJS Kesehatan jadi syarat untuk berbagai hal. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus segala perizinan, mulai dari membuat SIM, STNK, naik haji dan umrah, hingga kepemilikan rumah. Pemerintah berkilah, langkah itu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan keberlangsungan program JKN.
Baca juga: Ketua DPD Minta BPJS Kesehatan Tak Dijadikan Syarat Jual Beli Tanah
Kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra, karena kebijakan itu seakan memaksa masyarkat untuk menjadi peserta BPJS. Widi (27), salah seorang pekerja di All Seasons Hotel, menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya perizinan-perizinan tersebut.
"Enggak nyambung aja sih, ngapain juga bikin SIM harus pakai BPJS Kesehatan, mau asuransikan apa. Bikin SKCK, STNK kan itu kepemilikan kendaraan, kok nyambungnya ke kesehatan," ujar Widi saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (21/2/2022).
Widi juga mengatakan, kebijakan mewajibkan BPJS Kesehatan dalam pengurusan sejumlah izin dinilai cuma menambah iuran bagi masyarakat. Menjadi anggota BPJS Kesehatan tentu wajib membayaran iuran, terutama peserta mandiri.
"Terus wajib BPJS Kesehatan kalau mau urus segala macam. Iuran lagi, iuran lagi, jujur memberatkan," katanya.
Baca juga: Ketua DPD Minta BPJS Kesehatan Tak Dijadikan Syarat Jual Beli Tanah
Kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra, karena kebijakan itu seakan memaksa masyarkat untuk menjadi peserta BPJS. Widi (27), salah seorang pekerja di All Seasons Hotel, menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya perizinan-perizinan tersebut.
"Enggak nyambung aja sih, ngapain juga bikin SIM harus pakai BPJS Kesehatan, mau asuransikan apa. Bikin SKCK, STNK kan itu kepemilikan kendaraan, kok nyambungnya ke kesehatan," ujar Widi saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (21/2/2022).
Widi juga mengatakan, kebijakan mewajibkan BPJS Kesehatan dalam pengurusan sejumlah izin dinilai cuma menambah iuran bagi masyarakat. Menjadi anggota BPJS Kesehatan tentu wajib membayaran iuran, terutama peserta mandiri.
"Terus wajib BPJS Kesehatan kalau mau urus segala macam. Iuran lagi, iuran lagi, jujur memberatkan," katanya.
Lihat Juga :
