Dugaan Konflik Lahan Sawit di Jambi, Ini Kata Warga dan Suku Anak Dalam

JAKARTA - Kelapa sawit sebagai komoditas strategis berkembang pesat di Indonesia. Keberadaan kebun sawit di sejumlah daerah di Tanah Air pun diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Jambi, yang dikelola PT Sari Aditya Loka (PT SAL) berupaya memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar.

Tak hanya berdampak positif pada perekonomian masyarakat, perusahaan ini juga membantu pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan hingga dukungan bantuan sembako di masa pandemi Covid-19.

“Sejauh ini hubungan di tempat kami dengan pihak perusahaan dari PT SAL masih berjalan dengan sangat baik. Belum pernah ada terdengar konflik lahan,” kata Kepala Desa Lubuk Jering Suseno, dikutip Minggu (27/2/2022).



Dia merasa kehadiran PT SAL di wilayahnya telah memberikan kontribusi nyata. “Saya melihat kontribusi PT SAL terhadap masyarakat Air Hitam dan warga SAD (Suku Anak Dalam) sudah cukup banyak memberikan bantuan,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Tumenggung Tarib. Salah satu pemimpin rombong SAD yang bermukim di Kecamatan Air Hitam ini mengatakan sejauh ini kehadiran PT SAL telah membantu secara signifikan.

Bantuan tersebut di antaranya di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa secara gratis kepada warga SAD. “Setahu saya ada tiga warga kami yang sekarang ini sedang dikuliahkan lewat bantuan dari PT SAL,” ungkapnya.

Terkait kabar konflik lahan, Tumenggung Tarib justru mempertanyakan asal mula kabar tersebut. Sebagai warga yang sudah hidup lama di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, dia merasa belum melihat adanya konflik lahan dengan pihak perusahaan.

“Konflik yang mana? Sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Kami justru merasa terbantu dengan adanya sejumlah bantuan dari pihak perusahaan, dalam hal ini adalah PT SAL,” bebernya.



Sementara itu, Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) menilai kehadiran perusahaan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Air Hitam dan kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas telah memberikan peran positif.

Menurut Idris Sardi yang menjadi perwakilan dari FKPS-SAD, semua pihak saat ini sudah saling bersinergi positif di dalam mendukung penguatan SAD.

Idris menjelaskan sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan dengan Komnas HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jambi. Pertemuan itu membahas terkait adanya dugaan konflik lahan warga SAD dan PT SAL.

“Dari proses pertemuan itu semua pihak tidak menemukan adanya konflik,” kata Idris yang juga menjadi Ketua Laboratorium Sosial SAD Universitas Jambi.

Azrul, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Merangin, menyampaikan bahwa perusahaan PT SAL tidak pernah ada masalah dengan Orang Rimba atau SAD di wilayah Merangin. “Sejauh ini kami justru mampu bersinergi secara positif untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan,” katanya.



Sebelumnya DPRD Provinsi Jambi telah meminta hadir PT SAL untuk memberikan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan konflik lahan dengan perusahaan di Kabupaten Jambi.

Rapat yang digelar pada Sabtu (26/2/2022) menjadi tindaklanjut dari laporan masyarakat Kelompok Tani perihal adanya konflik lahan yang terjadi di wilayah kabupaten di Jambi. Rapat ini menjadi bentuk pencarian informasi dari dibentuknya Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi.

Terkait adanya pansus tersebut, perwakilan FKPS-SAD lainnya, Elwanmendri, mengapresiasi niat baik dari anggota parlemen untuk mencari kebenaran terkait adanya dugaan konflik lahan. Namun, dia berharap pencarian fakta dan informasi tersebut dilakukan secara teliti dan cermat.

“Adanya rapat ini justru akan membuat persoalan ini menjadi jelas. Semoga ke depannya tidak ada lagi pihak yang sengaja ingin mengadu domba atau memperkeruh suasana,” pungkasnya.