Pengamat: Kebijakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Bisa Diterima Publik dengan Baik

JAKARTA - Kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai positif oleh para pengamat. Airlangga dinilai mampu mengkoordinasikan dengan baik berbagai program dari kementerian di bawahnya.

Kinerja Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini juga diapresiasi dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia.

"Airlangga Hartarto mampu mengatur bawahannya secara efektif dan efisien," ujar Akhmad Jayadi, ekonom Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Ketua Umum Partai Golkar itu, menurut Jayadi mampu menjalankan amanah sebagai Menko Perekonomian dengan sangat baik.

"Sebagai petinggi partai dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN, Airlangga bisa tampil baik di hadapan media sehingga program-programnya tersampaikan ke publik," papar Akhmad Jayadi, Kamis (10/3/2022).



Jika dikomparasikan dengan menko-menko lain, menurutnya Airlangga Hartarto lebih prudent dan hati-hati. Akhmad menilai kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Rp11,97 triliun untuk subsidi kredit usaha rakyat (KUR) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 3 persen sampai Desember 2022 sudah tepat. Kebijakan tersebut ditempuh untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Di samping itu, sebagaimana disampaikan Airlangga, pemerintah juga telah menyiapkan program Bantuan Tunai-Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan 2022 (BT-PKLWN) 2022 senilai Rp 600 ribu per orang untuk sekitar 2,76 juta penerima.

Menurut Jayadi, Airlangga Hartarto juga mampu memerankan semua fungsinya dengan sangat baik. Selain faktor latar belakang dan pengalaman sebagai pengusaha dan teknokrat ekonomi, Akhmad Jayadi, menilai Airlangga bisa menjalankan semua amanah itu karena dukungan sosoknya sebagai petinggi partai.

"Salah satu yang berpengaruh adalah Airlangga juga Ketum Golkar, partai tiga besar, sehingga mampu memberikan pengaruh dalam menjalankan program-program kemenko perekonomian dan di bawahnya dengan baik," kata Jayadi.

Jayadi beranggapan, bantuan langsung tunai sebesar Rp 600 ribu untuk 2,76 juta PKLWN sangat tepat.

"Nah, untuk perluasan penerima yakni nelayan ini sudah bagus. Karena mungkin akan bisa mengurangi biaya produksi nelayan, untuk beli bahan bakar. Bantuan ini akan lebih bagus jika diperluas lagi untuk pelaku-pelaku ekonomi di sektor lain yang juga terdampak pandemi," ujarnya.



Jayadi juga memuji program subsidi KUR sebagai inisiatif yang baik dari pemerintah. Kebijakan itu, ungkap Jayadi, sebagai upaya agar pelaku UMKM bisa bertahan dan bangkit di masa pandemi.

Hanya saja, ia memberi catatan, penyediaan subsidi harus juga disertai dengan kemudahan untuk pencairannya. "Secara umum, insentif tersebut sangat baik, artinya memberi kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan akses kredit yang lebih ringan," katanya.