Soal Rencana Right Issue di 2022, Ini Penjelasan Bank BNI

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau Bank BNI berencana akan melakukan right issue tahun ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Langkah tersebut akan meningkatkan modal sehingga lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ke depan.

"Di antara bank-bank besar Indonesia, BNI menjadi salah satu yang berpotensi terlebih dahulu downgrade karena rasio kecukupan modal dinilai lebih rendah. Sebab itu, upaya right issue ini menjadi bagian meningkatkan kinerja," ujar AVP Investor Relations BBNI Yudha Pradipta di serangkaian gelaran acara MNC Group Investor Forum 2022, Senin (14/3/2022).



Menurut dia jika kembali ke struktur permodalan tahu lalu, Capital Adequacy Ratio (CAR) BNI ada di angka 16-17%. Jika dibandingkan dengan ketentuan regulator, rasio kecukupan modal ini sudah jauh di atas ketentuan.

"Kemudian kita sempat diskusi dengan lembaga rating internasional yang memberikan kita rating, mereka berpandangan bahwa dengan kondisi pandemi saat ini kalo misalkan kondisi memburuk dan mereka terpaksa mendowngrade outlook ekonomi Indonesia," jelasnya.

Selain itu, BNI juga ingin meningkatkan modal untuk mengantisipasi jika terjadi gejolak ekonomi yang lebih lanjut agar rating tidak turun.
BNI sebagai korporasi juga fokus melakukan akusiasi sehingga penting memiliki modal besar untuk mendukung lebih banyak debitur sesuai kebutuhan bisnisnya.

"Dengan latar belakang ini kemudian kita eksplore berbagai opsi untuk meningkatkan permodalan. Tidak hanya right issue, secara paralel kita juga mengadopsi capital market," jelasnya.

Hal tersebut membuat BNI menerbitkan dua surat berharga yang meningkatkan CAR menjadi 19%. Di saat yang bersamaan, BNI juga tetap menjajaki terkait rencana right isuue. "So far memang sudah persetujuan DPR dan komitmen pemerintah untuk BNI melakukan right issue dengan tambahan dari pemerintah sebesar Rp3,5 triliun," katanya.



Pihaknya telah menghitung right issue akan ada kisaran Rp10 triliun jika dibandingkan dengan total kapitalisasi pasar yang nilainya tak signifikan.

"Right issue bisa kami bilang belum pasti akan kami lakukan. Saat ini kami masih melakukan diskusi dengan para pemegang saham utama terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dalam posisi ini pemerintah mendukung karena alokasi dana Rp3,5 triliun bisa dialokasikan untuk anggaran lainnya," kata Yudha.

Sebab itu, right issue BNI belum bisa dikonfirmasi karena belum ada urgensi dengan kondisi permodalan yang cukup kuat. Di samping itu, Yudha memproyeksikan pertumbuhan laba BNI akan semakin meningkat.