Progres Smelter Alumina Lelet, Anggota DPR Pertanyakan Kinerja Holding BUMN Tambang
Senin, 21 Maret 2022 - 16:59 WIB
loading...
Ilustrasi smelter. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI kembali mencecar jajaran direksi Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID ihwal lambannya penyelesaian proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).
Sebagai informasi, hingga saat ini progres pembangunan pabrik pengolahan tersebut baru sekitar 13,7%. Padahal, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) selaku konsorsium dari PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, menargetkan Proyek Strategi Nasional (PSN) rampung pada 2023 mendatang.
Perkara ini membuat Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman geram. Dengan lugas dia menyebut jajaran direksi Holding BUMN Tambang hanya menuntut gaji tepat waktu tapi wanprestasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Mudah-mudahan dalam rapat ini yang tadinya wanprestasi bapak- bapak ini, tadi menuntut gaji tepat waktu, tapi menjalankan projek tidak tepat waktu ini harus tuntas,” kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi Holding BUMN Pertambangan, Senin (21/3/2022).
Baca juga: Frans Marganda Tambunan Resmi Jabat Dirut Holding BUMN Pangan
“Mudah-mudahan forum ini bisa menjadi forum yang menghasilkan kesimpulan bagaimana, ada apa, terus bagaimana caranya untuk mempercepat," tukasnya.
Dia mengingatkan bahwa proyek Smelter Grade Alumina Refinery di Kalbar merupakan salah satu PSN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Fakta hari ini, Bapak-bapak yang menjabat di depan ini menjalankan tugas Bapak membangun Proyek Strategi Nasional, di mana Pak Jokowi yang membuka, ini yang meresmikan lho, tapi nggak tepat waktu," singgung Maman.
Baca juga: Adik Presiden Jokowi Dilamar Ketua MK
Menurut dia, smelter ini menjadi satu-satunya sumber daya alam (SDA) yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Kalimantan Barat.
Selain emas, kata Maman, tidak ada smelter lainnya yang menjadi sumber daya alam yang menopang perekonomian di kawasan tersebut. Pertimbangan inilah yang mendorong Komisi VII agar PT BAI menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
"Ini saya sampaikan kepada Bapak-bapak Komisi VII, perlu dipahami bahwa bauksit ini salah satu sentral penghidupan perekonomian provinsi Kalimantan Barat, silakan dicek tidak ada lagi selain lain selain bauksit yang paling terbesar di Kalimantan Barat, di luar emas,” tuturnya.
“Artinya apa? Bauksit menjadi penopang perekonomian masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Indonesia. Karena kebetulan projek smelter ini menjadi salah satu PSN," imbuh Maman.
Sebagai informasi, hingga saat ini progres pembangunan pabrik pengolahan tersebut baru sekitar 13,7%. Padahal, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) selaku konsorsium dari PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, menargetkan Proyek Strategi Nasional (PSN) rampung pada 2023 mendatang.
Perkara ini membuat Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman geram. Dengan lugas dia menyebut jajaran direksi Holding BUMN Tambang hanya menuntut gaji tepat waktu tapi wanprestasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Mudah-mudahan dalam rapat ini yang tadinya wanprestasi bapak- bapak ini, tadi menuntut gaji tepat waktu, tapi menjalankan projek tidak tepat waktu ini harus tuntas,” kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi Holding BUMN Pertambangan, Senin (21/3/2022).
Baca juga: Frans Marganda Tambunan Resmi Jabat Dirut Holding BUMN Pangan
“Mudah-mudahan forum ini bisa menjadi forum yang menghasilkan kesimpulan bagaimana, ada apa, terus bagaimana caranya untuk mempercepat," tukasnya.
Dia mengingatkan bahwa proyek Smelter Grade Alumina Refinery di Kalbar merupakan salah satu PSN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Fakta hari ini, Bapak-bapak yang menjabat di depan ini menjalankan tugas Bapak membangun Proyek Strategi Nasional, di mana Pak Jokowi yang membuka, ini yang meresmikan lho, tapi nggak tepat waktu," singgung Maman.
Baca juga: Adik Presiden Jokowi Dilamar Ketua MK
Menurut dia, smelter ini menjadi satu-satunya sumber daya alam (SDA) yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Kalimantan Barat.
Selain emas, kata Maman, tidak ada smelter lainnya yang menjadi sumber daya alam yang menopang perekonomian di kawasan tersebut. Pertimbangan inilah yang mendorong Komisi VII agar PT BAI menyelesaikan tugasnya tepat waktu.
"Ini saya sampaikan kepada Bapak-bapak Komisi VII, perlu dipahami bahwa bauksit ini salah satu sentral penghidupan perekonomian provinsi Kalimantan Barat, silakan dicek tidak ada lagi selain lain selain bauksit yang paling terbesar di Kalimantan Barat, di luar emas,” tuturnya.
“Artinya apa? Bauksit menjadi penopang perekonomian masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Indonesia. Karena kebetulan projek smelter ini menjadi salah satu PSN," imbuh Maman.
(ind)
Lihat Juga :
