Hubungan Amerika dan Inggris Makin Mesra, Tarif Baja Era Trump Dihapus

LONDON - Amerika Serikat (AS) setuju untuk meringankan tarif ekspor baja dan aluminium Inggris , sebagai upaya meredakan ketegangan antara sekutunya. Kebijakan ini mengikuti kesepakatan sebelumnya dengan Uni Eropa dan Jepang atas pajak kontroversial, yang diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump pada 2018 atas nama keamanan nasional.

Sebagai gantinya, Inggris akan menangguhkan pajak tambahan yang telah dikenakan pada produk AS seperti bourbon dan jeans Levi's. Kesepakatan kedua negara untuk saling meringankan tarif perdagangan mendapat sambutan baik dari pelaku bisnis.



Berdasarkan perjanjian tersebut, AS akan mengganti tarif 25% pada baja dengan sistem kuota. Kebijakan ini akan membiarkan impor logam Inggris menjadi bebas bea hingga tingkat tertentu atau berdasarkan kuota. Kesepakatan itu akan mulai berlaku 1 Juni 2022, mendatang.

Sekretaris Perdagangan Internasional, Anne-Marie Trevelyan mengatakan, kesepakatan itu telah menghilangkan "iritasi yang sangat membuat frustrasi". Ia juga menyebut perjanjian itu sebagai, "kabar baik bagi sektor baja dan aluminium, yang mendukung pekerjaan lebih dari 80.000 orang di seluruh Inggris".

"Ini berarti produsen kami sekarang dapat menikmati tingkat tinggi akses bebas tarif ke pasar AS sekali lagi. Mudah-mudahan kita sekarang dapat bergerak maju dan fokus memperdalam hubungan perdagangan dengan AS yang terus berkembang," paparnya.

Kesepakatan Perdagangan Bebas Selanjutnya?

Para pejabat AS juga menyambut baik penangguhan tarif pembalasan Inggris, yang mereka katakan mempengaruhi sekitar USD500 juta dalam perdagangan secara tahunan.

"Kesepakatan historis yang diumumkan hari ini menyampaikan visi Presiden Biden untuk memperbaiki hubungan dengan sekutu kami. Sementara itu ini juga membantu memastikan kelangsungan hidup jangka panjang industri baja dan aluminium kami," kata Duta Besar Katherine.



Namun dalam sebuah wawancara dengan BBC, negosiator perdagangan utama AS enggan untuk menerangkan, apakah perjanjian perdagangan bebas bakal dimulai.

"Saya pikir masalahnya adalah kolaborasi seperti apa yang akan cocok untuk tujuan mengatasi tantangan yang kita miliki saat ini. Saya tidak akan menutup opsi apapun," paparnya.

Sementara itu menurut Ekonom, Chad Bown dari the Peterson Institute for International Economics menerangkan, Pemerintahan Biden tetap memprioritaskan kepentingan domestik dalam sektor perdagangan. Namun hal itu bisa berubah ketika AS mencari hubungan yang lebih kuat dengan sekutunya dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina.

Tetapu dia mengatakan belum ada bukti bahwa hal itu terjadi. "Pemerintah AS belum membuat tanda-tanda bahwa mereka ingin melakukan perjanjian perdagangan dengan siapa pun dalam waktu dekat. Itu akan menjadi perubahan besar," katanya.