Daftar Pejabat BUMN yang Dicopot Gegara Isu Terorisme
Jum'at, 25 Maret 2022 - 15:30 WIB
loading...
Pencopotan Immanuel Ebenezer (Noel) dari komisaris Mega Elektra, anak usaha Pupuk Indonesia menambah daftar pejabat yang dipecat dari perusahaan plat merah. FOTO/ANTARA Photo
A
A
A
JAKARTA - Langkah Kementerian BUMN mencopot Immanuel Ebenezer (Noel) dari komisaris PT Mega Elektra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), menambah daftar pejabat perusahaan pelat merah yang 'angkat kaki' lantaran dituding berafiliasi atau mendukung terorisme di Indonesia.
Sebelumnya, ada tiga nama pejabat BUMN yang terpaksa dicopot dan mengundurkan diri karena isu keterlibatan dalam gerakan radikalisasi di Tanah Air. Ketiga naman tersebut adalah Kuntjoro Pinardi yang pernah menjabat sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero), dua nama pejabat PT Pelni (Persero). Kedua nama ini hingga kini belum dipublikasikan secara resmi.
Baca Juga: Sudah Dipecat, Ketua Jokowi Mania Dikhawatirkan Jadi Komisaris BUMM Lain
Pencopotan dan pengunduran diri tersebut sejalan dengan Surat Keputusan (SE) Menteri BUMN Nomor 15/MBU/XI/2021. Dalam SE disebutkan seorang pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberi dukungan langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada tindakan terorisme. Ditegaskan pula pada poin 2 bahwa setiap BUMN wajib melakukan pencegahan dan penindakan potensi berkembangnya paham radikalisme.
Adapun MNC Portal Indonesia merangkum daftar petinggi BUMN yang mengundurkan diri atau didepak oleh Kementerian BUMN lantaran isu terorisme.
Immanuel Bennezer
Immanuel Bennezer diangkat sebagai Komisaris Mega Eltra oleh pemegang daham pada 12 Juni 2021. Mega Eltra merupakan anggota holding perusahaan pelat merah yakni Pupuk Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi dan keagenan, hingga industri cat.
Meski begitu, sejak Kamis (24/3/2022) Noel dipecat pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Mega Elektra. Pemecatan ini lantaran dituduh mendukung terdakwa terorisme, Munarman, saat menjadi saksi ahli persidangan kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Jakarta Timur, (23/2/2022).
Baca Juga: Usai Dipecat Jadi Komisaris Anak BUMN, Ketua Jokowi Mania: Ambil Aja Itu Jabatan
Pencopotan tersebut pun menjadi bagian dari bersih-bersih BUMN dari oknum yang terafiliasi dengan terorisme. Immanuel mengaku dirinya tidak mengetahui alasan pemegang saham memecat dirinya. Meski begitu, belakangan kelompok aksi masa yang mengatasnamakan Merah Putih Bergerak meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot dirinya.
Pejabat Pelni
Pencopotan dua pejabat Pelni karena disebut-sebut menggelar pengajian Ramadhan tanpa izin dan pemberitahuan kepada dewan direksi. Persoalan itu mengemuka ke publik setelah Komisaris Independen Pelni Kristia Budiyarto alias Kang Dede menyebut ada pejabat Pelni yang diberi sanksi agar menjadi peringatan bagi seluruh insan BUMN agar tak terlibat radikalisme.
"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus!" tulisnya melalui akun sosial medianya beberapa waktu lalu.
Belakangan, kabar ini diluruskan Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Opik Taufik, yang menyebutkan bahwa tidak ada pemecatan yang dilakukan direksi perseroan terhadap pejabat terkait.
Sebelumnya, ada tiga nama pejabat BUMN yang terpaksa dicopot dan mengundurkan diri karena isu keterlibatan dalam gerakan radikalisasi di Tanah Air. Ketiga naman tersebut adalah Kuntjoro Pinardi yang pernah menjabat sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero), dua nama pejabat PT Pelni (Persero). Kedua nama ini hingga kini belum dipublikasikan secara resmi.
Baca Juga: Sudah Dipecat, Ketua Jokowi Mania Dikhawatirkan Jadi Komisaris BUMM Lain
Pencopotan dan pengunduran diri tersebut sejalan dengan Surat Keputusan (SE) Menteri BUMN Nomor 15/MBU/XI/2021. Dalam SE disebutkan seorang pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberi dukungan langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada tindakan terorisme. Ditegaskan pula pada poin 2 bahwa setiap BUMN wajib melakukan pencegahan dan penindakan potensi berkembangnya paham radikalisme.
Adapun MNC Portal Indonesia merangkum daftar petinggi BUMN yang mengundurkan diri atau didepak oleh Kementerian BUMN lantaran isu terorisme.
Immanuel Bennezer
Immanuel Bennezer diangkat sebagai Komisaris Mega Eltra oleh pemegang daham pada 12 Juni 2021. Mega Eltra merupakan anggota holding perusahaan pelat merah yakni Pupuk Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi dan keagenan, hingga industri cat.
Meski begitu, sejak Kamis (24/3/2022) Noel dipecat pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Mega Elektra. Pemecatan ini lantaran dituduh mendukung terdakwa terorisme, Munarman, saat menjadi saksi ahli persidangan kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Jakarta Timur, (23/2/2022).
Baca Juga: Usai Dipecat Jadi Komisaris Anak BUMN, Ketua Jokowi Mania: Ambil Aja Itu Jabatan
Pencopotan tersebut pun menjadi bagian dari bersih-bersih BUMN dari oknum yang terafiliasi dengan terorisme. Immanuel mengaku dirinya tidak mengetahui alasan pemegang saham memecat dirinya. Meski begitu, belakangan kelompok aksi masa yang mengatasnamakan Merah Putih Bergerak meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot dirinya.
Pejabat Pelni
Pencopotan dua pejabat Pelni karena disebut-sebut menggelar pengajian Ramadhan tanpa izin dan pemberitahuan kepada dewan direksi. Persoalan itu mengemuka ke publik setelah Komisaris Independen Pelni Kristia Budiyarto alias Kang Dede menyebut ada pejabat Pelni yang diberi sanksi agar menjadi peringatan bagi seluruh insan BUMN agar tak terlibat radikalisme.
"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus!" tulisnya melalui akun sosial medianya beberapa waktu lalu.
Belakangan, kabar ini diluruskan Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Opik Taufik, yang menyebutkan bahwa tidak ada pemecatan yang dilakukan direksi perseroan terhadap pejabat terkait.
(nng)
Lihat Juga :
