Dukung Pemulihan Ekonomi Program Prioritas B30 Perlu Dilanjutkan
Rabu, 17 Juni 2020 - 13:40 WIB
loading...
Program mandatori B30 dinilai perlu dilanjutkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Sri Adiningsih mengatakan mandatori B30 merupakan program prioritas nasional. Oleh karena itu program ini perlu diteruskan untuk penyelamatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Sri Adiningsih meyakini kondisi pandemi Covid-19 ini sifatnya temporer. Keyakinan ini diperkuat dengan prediksi Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) pada tahun depan kondisi perekonomian dunia akan pulih, bahkan perekonomian dunia akan tumbuh di atas 4%. "Pemulihan ekonomi itu juga akan terjadi di Indonesia," katanya kepada wartawan, Rabu (17/6/2020).
Sri Adiningsih memaklumi kondisi saat ini ini memang berat. Di masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi pandemi Covid-19, dampak yang ditimbulkan dan pemulihan ekonominya. Namun dalam membangun negara dan bangsa, di kala ada goncangan ataupun krisis, proses pembangunan yang telah berjalan tidak lantas dihentikan atau diubah secara total. Jika terjadi krisis seperti saat ini menurutnya yang perlu dilakukan adalah penyesuaian-penyesuaian terhadap program pembangunan yang sudah berjalan.
(Baca Juga: Penerapan B30 Beri Keuntungan Besar Bagi Industri di Tanah Air)
Semua pemangku kepentingan yang terkait program B30, saran Sri Adiningsih, sebaiknya berbagi peran atau menanggung beban bersama-sama agar program ini tetap bisa dilaksanakan. Misalnya saja, kata Sri Adiningsih, dunia usaha harus merelakan keuntungannya dikurangi seiring dengan meningkatnya pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya, per 1 Juni lalu.
Sementara itu, produsen biodiesel harus melakukan efisiensi supaya produk yang dihasilkan harganya bisa lebih kompetitif. Sementara itu pihak pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,78 triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk keberlanjutan program ini.
Sri Adiningsih meyakini kondisi pandemi Covid-19 ini sifatnya temporer. Keyakinan ini diperkuat dengan prediksi Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) pada tahun depan kondisi perekonomian dunia akan pulih, bahkan perekonomian dunia akan tumbuh di atas 4%. "Pemulihan ekonomi itu juga akan terjadi di Indonesia," katanya kepada wartawan, Rabu (17/6/2020).
Sri Adiningsih memaklumi kondisi saat ini ini memang berat. Di masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi pandemi Covid-19, dampak yang ditimbulkan dan pemulihan ekonominya. Namun dalam membangun negara dan bangsa, di kala ada goncangan ataupun krisis, proses pembangunan yang telah berjalan tidak lantas dihentikan atau diubah secara total. Jika terjadi krisis seperti saat ini menurutnya yang perlu dilakukan adalah penyesuaian-penyesuaian terhadap program pembangunan yang sudah berjalan.
(Baca Juga: Penerapan B30 Beri Keuntungan Besar Bagi Industri di Tanah Air)
Semua pemangku kepentingan yang terkait program B30, saran Sri Adiningsih, sebaiknya berbagi peran atau menanggung beban bersama-sama agar program ini tetap bisa dilaksanakan. Misalnya saja, kata Sri Adiningsih, dunia usaha harus merelakan keuntungannya dikurangi seiring dengan meningkatnya pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya, per 1 Juni lalu.
Sementara itu, produsen biodiesel harus melakukan efisiensi supaya produk yang dihasilkan harganya bisa lebih kompetitif. Sementara itu pihak pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,78 triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk keberlanjutan program ini.
Lihat Juga :
