Kepala Perwakilan BI Sulsel Prediksi Inflasi Naik pada Maret dan April
loading...
Rakorwil Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sulampua, Jumat (25/3/2022) lalu. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ( BI Sulsel ), Causa Iman Karana menjelaskan, inflasi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) relatif terkendali hingga level 2,32 persen secara year on year (yoy).
"Di awal tahun 2022, inflasi di wilayah Sulampua relatif terkendali pada level 2,32 persen (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi Nasional (3+-1 persen, yoy)," jelasnya pada Rakorwil Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Provinsi se-Sulampua, Jumat (25/3/2022) lalu.
Meski demikian, Causa memprediksi akan terjadi kenaikan inflasi pada bulan Maret dan April 2022. Hal itu dipicu oleh adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).
" Inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan, dan memasuki April akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN," paparnya.
Adapun komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi di Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaranya, cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir serta daging ayam ras.
Sementara itu, upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan. yaitu tersedianya data surplus/defisit rutin, analisis komoditas inflasi, feasibility dari sisi biaya dan logistik serta, keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki Pemerintah.
Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, seluruh TPID diharapkan dapat terus melakukan inovasi-inovasi pada programnya agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil, serta memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga jelang bulan Ramadan.
"Setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah, yaitu momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang hari raya Idul Fitri, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir," terangnya.
"Di awal tahun 2022, inflasi di wilayah Sulampua relatif terkendali pada level 2,32 persen (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi Nasional (3+-1 persen, yoy)," jelasnya pada Rakorwil Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Provinsi se-Sulampua, Jumat (25/3/2022) lalu.
Meski demikian, Causa memprediksi akan terjadi kenaikan inflasi pada bulan Maret dan April 2022. Hal itu dipicu oleh adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).
" Inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan, dan memasuki April akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN," paparnya.
Adapun komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi di Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaranya, cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir serta daging ayam ras.
Sementara itu, upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan. yaitu tersedianya data surplus/defisit rutin, analisis komoditas inflasi, feasibility dari sisi biaya dan logistik serta, keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki Pemerintah.
Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, seluruh TPID diharapkan dapat terus melakukan inovasi-inovasi pada programnya agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil, serta memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga jelang bulan Ramadan.
"Setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah, yaitu momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang hari raya Idul Fitri, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir," terangnya.
Explore More