Kepala Perwakilan BI Sulsel Prediksi Inflasi Naik pada Maret dan April
Senin, 28 Maret 2022 - 13:57 WIB
loading...
A
A
A
Adapun komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi di Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaranya, cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir serta daging ayam ras.
Sementara itu, upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan. yaitu tersedianya data surplus/defisit rutin, analisis komoditas inflasi, feasibility dari sisi biaya dan logistik serta, keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki Pemerintah.
Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, seluruh TPID diharapkan dapat terus melakukan inovasi-inovasi pada programnya agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil, serta memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga jelang bulan Ramadan.
"Setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah, yaitu momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang hari raya Idul Fitri, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir," terangnya.
Sementara itu, upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan. yaitu tersedianya data surplus/defisit rutin, analisis komoditas inflasi, feasibility dari sisi biaya dan logistik serta, keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki Pemerintah.
Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, seluruh TPID diharapkan dapat terus melakukan inovasi-inovasi pada programnya agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil, serta memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga jelang bulan Ramadan.
"Setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah, yaitu momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang hari raya Idul Fitri, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir," terangnya.
Lihat Juga :
