Rusia-Ukraina Masih Membara, Bos OJK Minta Bank Bergegas Tingkatkan Pencadangan
Rabu, 13 April 2022 - 12:27 WIB
loading...
Ketua OJK Wimboh Santoso. Arsip Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Industri jasa keuangan dan perbankan di Indonesia harus mengantisipasi dampak faktor eksternal global, terutama perang Rusia-Ukraina yang diproyeksikan masih panjang.
Hingga kini konflik kedua negara belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan, kabar terbaru perundingan damai juga menemui jalan buntu.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan perlunya percepatan pembentukan pencadangan oleh perbankan mengingat tantangan Indonesia ke depannya tidak mudah.
Salah satunya imbas ketegangan geopolitik dunia sehubungan perang Rusia-Ukraina, ditambah normalisasi kebijakan moneter negara maju dan kondisi hiperinflasi global.
"Restrukturisasi kredit mulai membaik, tetapi memandang situasi tantangan yang tak mudah tersebut, kami meminta kepada perbankan untuk mempercepat pembentukan pencadangan," kata Wimboh dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Baca juga: Putin: Perundingan Damai Rusia-Ukraina Macet
Dia mengingatkan bahwa tantangan-tantangan tersebut tentunya akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Wimboh juga menilai bahwa percepatan pembentukan pencadangan ini bisa dilakukan, karena perbankan memiliki bantalan yang cukup kuat untuk membuat pencadangan yang lebih besar.
"Terkait stabilitas sistem keuangan Indonesia, yang pertama, restrukturisasi kredit sudah mulai membaik. Jumlah total kredit yang direstrukturisasi tinggal 22,49% turun 3,8% dibanding Desember 2021," urainya.
Kemudian, yang kedua, memberikan insentif lebih luas kepada industri yang mendukung agenda global terkait perubahan iklim. Untuk saat ini, Wimboh menyampaikan, masih sebatas pada industri mobil listrik.
"Nantinya akan kami perluas ke hulu-hilir dan mendorong UMKM supaya lebih gencar dengan berbagai program dari pemerintah, di mana ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan bagaimana kami mendorong program belanja produk dalam negeri, serta membawa ekosistem UMKM ke digital sehingga pemasaran bisa menggunakan itu," beber dia.
Baca juga: Waspada Uang Palsu saat Lebaran, BI Gandeng 14 Bank Salurkan Pecahan Uang Baru
Langkah ini, menurut Wimboh, akan memberikan ruang yang lebih luas untuk UMKM bisa bangkit lebih tinggi dan berkontribusi mengurangi beban penurunan ekonomi karena berbagai kondisi global.
"Ini yang kami lakukan, dan kami percepat BPRS masuk dalam platform digital karena selama ini lembaga keuangan sudah masuk ke sana, kalau BPRS mempunyai ketentuan yang jelas dan ini kami awasi sebagaimana perbankan dengan kadar yang tentunya lebih longgar,” terang dia.
“Sehingga, jika masuk akan dorong akses keuangan yang cepat murah karena bisa salurkan program PEN yang bersubsidi," imbuhnya.
Ketiga, sambung Wimboh, OJK mempersiapkan ekosistem bursa karbon di Indonesia. "Ini juga termasuk kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup maupun kementerian terkait lainnya," tutup Wimboh.
Hingga kini konflik kedua negara belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan, kabar terbaru perundingan damai juga menemui jalan buntu.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan perlunya percepatan pembentukan pencadangan oleh perbankan mengingat tantangan Indonesia ke depannya tidak mudah.
Salah satunya imbas ketegangan geopolitik dunia sehubungan perang Rusia-Ukraina, ditambah normalisasi kebijakan moneter negara maju dan kondisi hiperinflasi global.
"Restrukturisasi kredit mulai membaik, tetapi memandang situasi tantangan yang tak mudah tersebut, kami meminta kepada perbankan untuk mempercepat pembentukan pencadangan," kata Wimboh dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Baca juga: Putin: Perundingan Damai Rusia-Ukraina Macet
Dia mengingatkan bahwa tantangan-tantangan tersebut tentunya akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Wimboh juga menilai bahwa percepatan pembentukan pencadangan ini bisa dilakukan, karena perbankan memiliki bantalan yang cukup kuat untuk membuat pencadangan yang lebih besar.
"Terkait stabilitas sistem keuangan Indonesia, yang pertama, restrukturisasi kredit sudah mulai membaik. Jumlah total kredit yang direstrukturisasi tinggal 22,49% turun 3,8% dibanding Desember 2021," urainya.
Kemudian, yang kedua, memberikan insentif lebih luas kepada industri yang mendukung agenda global terkait perubahan iklim. Untuk saat ini, Wimboh menyampaikan, masih sebatas pada industri mobil listrik.
"Nantinya akan kami perluas ke hulu-hilir dan mendorong UMKM supaya lebih gencar dengan berbagai program dari pemerintah, di mana ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan bagaimana kami mendorong program belanja produk dalam negeri, serta membawa ekosistem UMKM ke digital sehingga pemasaran bisa menggunakan itu," beber dia.
Baca juga: Waspada Uang Palsu saat Lebaran, BI Gandeng 14 Bank Salurkan Pecahan Uang Baru
Langkah ini, menurut Wimboh, akan memberikan ruang yang lebih luas untuk UMKM bisa bangkit lebih tinggi dan berkontribusi mengurangi beban penurunan ekonomi karena berbagai kondisi global.
"Ini yang kami lakukan, dan kami percepat BPRS masuk dalam platform digital karena selama ini lembaga keuangan sudah masuk ke sana, kalau BPRS mempunyai ketentuan yang jelas dan ini kami awasi sebagaimana perbankan dengan kadar yang tentunya lebih longgar,” terang dia.
“Sehingga, jika masuk akan dorong akses keuangan yang cepat murah karena bisa salurkan program PEN yang bersubsidi," imbuhnya.
Ketiga, sambung Wimboh, OJK mempersiapkan ekosistem bursa karbon di Indonesia. "Ini juga termasuk kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup maupun kementerian terkait lainnya," tutup Wimboh.
(ind)
Lihat Juga :
