BI Kembali Borong Surat Utang Pemerintah Rp17 Triliun hingga April 2022
Selasa, 19 April 2022 - 15:45 WIB
loading...
BI melanjutkan pembelian SBN untuk mendanai APBN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia ( BI ) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi fiskal-moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022, BI melanjutkan pembelian surat berharga negara ( SBN ) di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp17,81 triliun hingga 14 April 2022.
Baca juga: Demi Rupiah dan Inflasi, BI Tahan Suku Bunga di Level 3,5 Persen
"Ini melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian," ujar Perry, Selasa (19/4/2022).
Sementara itu, normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) rupiah secara bertahap sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola kecukupan likuiditas.
"Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," jelas Perry.
Baca juga: Demi Rupiah dan Inflasi, BI Tahan Suku Bunga di Level 3,5 Persen
"Ini melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian," ujar Perry, Selasa (19/4/2022).
Sementara itu, normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) rupiah secara bertahap sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola kecukupan likuiditas.
"Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," jelas Perry.
Lihat Juga :
