BI Kembali Borong Surat Utang Pemerintah Rp17 Triliun hingga April 2022
loading...
BI melanjutkan pembelian SBN untuk mendanai APBN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia ( BI ) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi fiskal-moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 Desember 2022, BI melanjutkan pembelian surat berharga negara ( SBN ) di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp17,81 triliun hingga 14 April 2022.
"Ini melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian," ujar Perry, Selasa (19/4/2022).
Sementara itu, normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) rupiah secara bertahap sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola kecukupan likuiditas.
"Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," jelas Perry.
Pada Maret 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 32,11%, meski lebih rendah dibandingkan AL/DPK bulan sebelumnya yang sebesar 32,72%, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,92% (yoy).
"Pada Maret 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tecermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,68% (yoy) dan 13,27% (yoy)," pungkas Perry.
"Ini melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian," ujar Perry, Selasa (19/4/2022).
Sementara itu, normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) rupiah secara bertahap sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola kecukupan likuiditas.
"Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN," jelas Perry.
Pada Maret 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 32,11%, meski lebih rendah dibandingkan AL/DPK bulan sebelumnya yang sebesar 32,72%, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,92% (yoy).
"Pada Maret 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tecermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,68% (yoy) dan 13,27% (yoy)," pungkas Perry.
(uka)
Explore More