Protes Larangan Ekspor CPO, Petani Sawit Besok Demo di Jakarta Bawa 5 Tuntutan

JAKARTA - Asosiasi Petani Sawit Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bakal menggelar aksi di Jakarta besok, Selasa (16/5/2022) terkait kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang ada saat ini.

Aksi tersebut buntut dari adanya larangan ekspor CPO oleh pemerintah yang membuat TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat pentani banyak yang tidak terserap oleh perusahaan. Hal tersebut membuat harga TBS anjlok saat ini.

Aksi tersebut bakal dilakukan di Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dengan titik aksi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RO dan Patung Kuda untuk selanjutnya direncakan untuk bertemu presiden Joko Widodo di Istana.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan aksi yang dilakukan besok bakal diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat.

"Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing. Kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," ujar Manurung pada keterangan tertulisnya, Senin (16/5/2022).



Manurung menjelaskan setidaknya dalam aksi yang dilakukan besok oleh para petani setidaknya bakal membawa 5 pesan kepada pemerintah.

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit.

Kedua, meminta presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk Minyak Goreng Sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta presiden Jokowi tidak hanya menyubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong).

“Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri,” ucapnya.



Keempat, dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik MGS harus 30% dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak tidak terulang lagi.

Kelima, meminta presiden Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang penetapan harga TBS karena harga TBS yang diatur di Permentan tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.



"Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha)," tukasnya.