Plinplan dengan Kebijakan Minyak Goreng Berdampak Negatif

JAKARTA - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan yang terus berganti, khususnya di minyak goreng justru berdampak negatif. Pemerintah memang telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait minyak goreng, mulai dari penetapan HET, DMO minyak goreng, hingga larangan ekspor CPO .



"Gonta-ganti kebijakan khususnya di minyak goreng sampai finalnya, sekarang pelarangan CPO, justru dirasakan dampaknya malah lebih negatif," kata Bhima dalam konferensi pers virtual, Minggu (15/5/2022).

Bhima menambahkan pelarangan ekspor CPO malah membuat harga rata-rata minyak goreng dalam satu bulan terakhir mengalami kenaikan.

"Saya cek minyak goreng itu pasca-pelarangan CPO, minyak goreng itu nyaris tidak mengalami penurunan jadi dari Rp23.000 rata-rata, itu sekarang Rp24.500. Jadi artinya dalam satu bulan terakhir itu justru terjadi kenaikan harga minyak goreng secara rata-rata, khususnya yang kemasan," ungkapnya.



Bhima mengatakan target menurunkan harga minyak curah ke level harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sangatlah tidak mungkin.

"Apalagi kalau mau menurunkan sampai ke level Rp14.000 per liter untuk minyak goreng curah, itu jelas dalam jangka waktu pendek ini tidak mungkin dilakukan," ujarnya.

Menurutnya hal itu dikarenakan sulitnya melakukan pengawasan dan tingkat kebocoran dari minyak curah masih cukup tinggi.



"Pengawasan susah, curah tingkat kebocorannya tinggi, karena masih ditemukan bocor ke Timor Leste kemarin," pungkasnya.