BoJ: Kenaikan pajak penjualan tak akan pukul ekonomi

Sindonews.com - Gubernur Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) Haruhiko Kuroda mengatakan, rencana kenaikan pajak penjualan yang akan diberlakukan pemerintah tidak akan merusak perekonomian. Dia juga tidak ragu menyesuaikan pelonggaran moneter.

Diketahui, pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe ingin meningkatkan pajak penjualan secara bertahap selama dua tahun ke depan. Namun, beberapa ekonom khawatir langkah itu bisa mengambil risiko menggelincirkan jalan Jepang menuju pemulihan ekonomi.

Rencana kenaikan pajak penjualan di Jepang sebesar 3 persen pada tahun ini, kemudian 8 persen tahun depan, sebelum meningkat lebih lanjut menjadi 10 persen pada 2015.

"Pemerintah telah mengatakan akan melanjutkan reformasi fiskal struktural. Saya mendesak pemerintah untuk menerapkan rencana tersebut dengan tegas," kata Kuroda kepada Mainichi Shimbun, seperti dilansir dari AFP, Rabu (21/8/2013).

Dia menyebutkan, ekonomi Jepang tidak mungkin memperlambat karena kenaikan pajak penjualan, tetapi kebijakan moneter akan disesuaikan. "Saya tidak akan ragu-ragu," terangnya.

Pada April lalu, BoJ meluncurkan skema pembelian obligasi multi-miliar dolar (mirip dengan US Federal Reserve) bertujuan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakhiri deflasi.

Pelonggaran BoJ di bawah Kuroda adalah bagian penting dari kebijakan ekonomi Shinzo Abe yang dijuluki 'Abenomics', dan telah dikreditkan dengan melemahnya yen dan peningkatan ekspor.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyambut baik rencana Tokyo menggandakan pajak penjualan negara pada 2015. Di mana kebijakan pelonggaran moneter telah dilakukan untuk target inflasi sebesar dua persen dalam dua tahun.

"Tidak perlu pelonggaran tambahan jika ekonomi bergerak sesuai dengan skenario utama kami. Tapi, perekonomian bergerak hidup, ada berbagai risiko di dalam dan di luar Jepang, seperti krisis utang Eropa dan kondisi ekonomi AS," tandas Kuroda.